Honorarium Covid-19 Tak Sesuai Ekspektasi, Ratusan Pegawai RSUD Merauke Lakukan Ujuk Rasa

Bupati Merauke dan Direktur RSUD Merauke saat mendengar aspirasi dari para pegawai RSUD Merauke yang melakukan aksi unjuk rasa. Kamis (19/11)
Bupati Merauke dan Direktur RSUD Merauke saat mendengar aspirasi dari para pegawai RSUD Merauke yang melakukan aksi unjuk rasa. Kamis (19/11)

Ratusan orang Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke melakukan aksi unjuk rasa di halaman RSUD Merauke. Kamis (19/11)


Pada aksi tersebut terlihat turut hadir Bupati Merauke Frederikus Gebze, Direktur RSUD Merauke, dr. Yenni Mahuze, dan Kasat Intelkam Polres Merauke, Iptu Budi Santosa yang terlihat serius mendengar aspirasi dari para pengunjuk rasa.

Berdasarkan pantauan Rmol Papua bahwa aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh pegawai RSUD Merauke dikarenakan kekecewaan mereka terkait honorarium Covid-19 yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.

Sebagaimana sampaikan salah seorang Supir Ambulans ketika melakukan orasinya didepan Bupati Merauke Frederikus Gebze dan Direkrut RSUD Merauke dr. Yeni Mahuze, dirinya mengaku hanya medapatkan honor sebesar Rp.1.500.000, demikian juga dengan salah seorang petugas Office Boy (OB) yang mengaku mendapatkan honor yang tidak sebanding, yang padahal menurut mereka, mereka juga merupakan orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19.

Kepada para demonstran Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan bahwa terkait anggaran Covid-19 pada dasarnya telah diberikan kepada masing-masing instansi penanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pemda Merauke akan tetap berusaha melakukan upaya-upaya dan langkah terkait permasalahan hak-hak para pegawai RSUD Merauke yang belum merasa mendapat keadilan.

Lanjut menyambahwa Pemda Kabupaten Merauke telah berupaya sehati-hati mungkin dalam hal pengelolaan dana Covid-19 di Kabupaten Merauke sebab sesuai instruksi presiden bahwa hukuman yang diterima jika terjadi penyalah gunaan dana Covid-19 adalah hukuman mati.

“Kita dalam mengelola dana Covid-19 sangat berhati-hati sekali sebab sesuai dengan instruksi presiden bahwa jika terjadi penyalah gunaan dana Covid-19 maka hukuman yang dikenakan adalah hukuman mati.” Ucapnya