Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi salah satu faktor penyebab utang pemerintahan Joko Widodo membengkak. Bahkan terkesan uang negara dihambur-hamburkan tanpa ada manfaatnya untuk rakyat.
- Romanus Mbaraka-H. Riduwan Resmi di Tetapkan KPU Merauke Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- Apresiasi Salah Satu Program 100 Hari Pasangan MUSA Jika Terpilih, Melaksanakan PERDA 17 Distrik Kabupaten Maybrat
- Ketua GM KOSGORO: Terkait DOB Presiden Harus Memanggil Gubernur Papua Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah di Daerah
Baca Juga
Ditegaskan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, pemerintah seharusnya tidak menghambur-hamburkan uang negara untuk hal yang tidak penting.
"Tentu ini harus dijelaskan kepada publik karena Tol Japek sudah ada, lalu untuk apa melakukan pembangunan kereta cepat? Mestinya terukur peruntukannya, jangan sampai membakar anggaran negara. Karena kita tahu, anggaran utang pada akhirnya publik yang harus membayarnya," ujar Saiful dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/4).
Menurut Saiful, jika ada unsur menghambur-hamburkan uang negara dalam proyek KCJB, hal itu harus diusut. Karena pembangunan proyek dianggap tidak berbasis kebutuhan.
"Karena kalau berbasis kebutuhan sudah ada Tol Japek II yang tidak jauh berbeda dengan kereta cepat. Inilah yang menyebabkan membengkaknya utang negara, yang dengan atau tanpa perhitungan yang matang dalam penganggaran proyek yang ada," pungkas Saiful. 
- Kunjungi Stadion Papua Bangkit, LaNyalla Pastikan Venue PON XX Sudah Siap
- Golkar Papua Tegak Lurus Keputusan DPP, Rekomendasikan Paulus Waterpauw
- Empat Kampung Bori Raya Siap Menangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Murafer-Sollosa Periode 2024-2029
