Ketua Forum Peduli Pembangunan Papua, Sam Sopater dengan tegas meminta proses lelang Gedung KNPI harus transparan dan sesuai prosedur yang berlaku di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Papua dan berikan kesempatan Orang Asli Papua (OAP) berpartisipasi ikut Proses tahapan lelang Gudang KNPI dengan penawaran terendah yang harus di undang.
- Kapolresta Jalin Silaturahmi Dan Diskusi Santai Bersama Rekan Media Jayapura
- Pemprov Papua Resmi Launching Aplikasi SIMTARU 2.0, Digunakan Melaporkan Indikasi Pelanggaran Ruang, Berupa Tambang Ilegal
- Chris Renjaan: Tidak Stabilnya Jaringan Akibat Putusnya Kabel Fiber Optic di Muting
Baca Juga
"Proses pelelangan gedung KNPI harus transparan yang mana saat ini prosesnya telah memasuki persiapan evaluasi pembuktian administrasi, dengan mengakomodir perusahan penawaran terendah yang harus di panggil pembuktian," tegasnya kepada wartawan di kota Jayapura, Jumat (24/9)
Proses lelang hingga sampai saat ini, meminta tidak boleh ada titipan-titipan atau sponsor.
"Jangan karena ada titipan-titipan pesan, titipan-titipan Sponsor dari pihak mana pun," ujarnya.
Ia mengungkap bahwa proses pelelangan yang berjalan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk gedung kantor KNPI Papua telah terdapat dua nama perusahan yang penawaran terendah untuk bisa lanjut ketahap selanjutnya.
"Gedung KNPI kalo boleh penawaran terendah itu di akomodir di undang untuk pembuktian. Pokja harus undang perusahaan teratas untuk pembuktian setelah sesuai tahapan evaluasi," kata Sopater
Sopater juga meminta Dari hasil lelang itu kami berharap ada anak Papua yang mendapat undangan untuk membuktikan dokumen perusahan segala macam dengan dibuktikan dengan semua kemampuan perusahan yang lengkap dan aktif.
Serta meminta proses lelang harus sesuai aturan yang berlaku dan memenuhi kriteria dengan nilai penawaran terendah untuk dibuktikan berkas administrasinya karena lelang pembangunan gedung KNPI ini gaungnya anak-anak muda.
"Ketika perusahaan penawaran terendah ini tidak di undang itu artinya ada hal yang tidak beres di Pokja dan ULP itu sendiri, proses lelang harus transparan sesuai dengan aturan kalau memang ada perusahan dianggap menang dan di anggap memenuhi kriteria dengan nilai penawaran terendah kalo boleh itu yang cukup untuk di undang untuk pembuktian semua berkas-berkas administrasinya," beber Sopater
Jika hal tersebut tidak berjalan sesuai prosedur, maka pihaknya akan melakukan demonstrasi besar-besaran.
"Jika hal ini tidak dilakukan oleh Pokja dan dan Biro ULP Papua maka akan dilakukan demostrasi besar-besaran di kantor ULP dan kantor PU dan kantor DPR Papua untuk membuka semua kodok kejahatan mafia-mafia birokrasi yang memenangkan pesan-pesan sponsor," tandasnya.
Ia juga meminta kepada pemerintah provinsi Papua agar ketika anak-anak Papua ikut dalam proses lelang wajib didukung
Wajib dilihat sebagai kewajiban pemerintah daerah mendidik anak Papua untuk terus berkembang di negerinya sendiri kita harap.
Pihaknya siap membentuk tim investigasi di semua proses pelelangan yang ada di ULP.
"Kita akaan membentuk tim investigasi untuk melihat semua kinerja dan POKJA Biro ULP itu sendiri," ungkapnya.
Apabila semua ini diindahkan maka pemuda Papua atau forum peduli pembangunan Papua akan menindak lanjuti ke LKPP RI dan juga akan melaporkan hal ini ke pihak terkait
"Kami forum peduli pembangunan Papua meminta komisi independen Indonesia provinsi Papua untuk mengawasi soal transparansi informasi publik terkait hal ini," tegas Sopater
- Pangdam XVII/Cenderawasih Ajak Semangat Prajurit dan Galakkan Program Ketahanan Pangan di Papua
- Penemuan Mayat Perempuan Berlumuran Darah di Abepantai, Dalam Penyelidikan Polisi
- Bupati Merauke Lakukan Peninjauan Terhadap Pasar Wamanggu
