Presiden Jokowi telah meresmikan peletakan batu pertama pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Selasa, 12 Oktober 2021, hal itu mendapatkan respon dari Ketua DPD KNPI Papua, Albertho Gonzalez Wanimbo meminta pemerintah pusat agar meninjau kembali pembangunan smelter, harus dibangun di tanah Papua.
- Perdana Menteri Papua New Guinea Dorong Warganya Melanjutkan Pendidikan Tinggi Di international University Of Papua (IUP)
- Tokoh Pemuda Merauke Nyatakan Sikap Tegas Menolak Tindakan Makar Dan Terorisme di Tanah Animha
- Blusukan di Asiki, Pj Gubernur Safanpo Berikan Bantuan Puluhan Juta Kepada Masyarakat
Baca Juga
"Persiden Jokowi harus meninjau kembali keputusan pembangunan di Jawa timur Indonesia Karena Papua harus mendapat asas manfaat dari pembangunan smelter itu sendiri karena emas dari Papua dan tembaga dari Papua yang di hasilkan olah PTFI, jangan di olah di Gresik kalo boleh diolah di Papua,"ungkap Ketua DPD KNPI Papua, Albertho Gonzalez Wanimbo kepada wartawan di kota Jayapura, Rabu (20/10)
Sisi lain, AGW juga mengatakan efek pembangunan smelter di Gresik hanya dirasakan di Pulau Jawa. Sedangkan Papua sebagai daerah penghasil komoditas disebut tidak menerima asas manfaatnya
Ketika pembangunan di lakukan di Papua tentunya akan berdampak positif untuk masyarakat Papua, seperti tenaga kerja terserap di tanah Papua serta inkamnya untuk daerah Papua dan masyarakat Papua.
“Jadi mengapa pembangunan smelter bukan di tanah Papua, mohon bapak persiden, Joko Widodo meninjau kembali keputusan itu," sekali lagi pesan AGW
Sejujurnya, ini sangat tidak adil. Papua itu daerah kaya, tapi jadi provinsi termiskin di Indonesia. di situ ada peluang ekonomi Papua justru ditarik ke Jawa, Papua juga butuh lapangan kerja dan banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilik sumber daya alam.
Yang mana kita tahu bahwa Smelter itu berfungsi untuk memurnikan tembaga dan menghasilkan katoda tembaga. Selain itu, fasilitas tersebut juga akan digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya.
Yang mana akan menyerap tenaga kerja 40 ribu, yang semestinya itu tenaga kerjanya dari tanah Papua bukan di luar Papua apa lagi di pulau Jawa. Tutupnya
- Pangdam XIV/Hasanuddin Kunjungi Satgas Pamtas Statis RI-PNG Sektor Selatan Yonif 726/TML di Merauke
- Perbedaan Itu Kekayaan Bangsa Pesan Abisai Rollo di Momen Halal BIhalal Partai Golkar Kota Jayapura
- Panen Raya Padi di Kampung Mur: Sebuah Harapan Baru untuk Masyarakat Mappi