BK Sekjend DPR RI Minta Pandangan Akademisi Unmus Terkait Pemekaran PPS

Badan Keahlian Sekretaris Jendral DPR RI saat foto bersama para akademisi Universitas Musamus Merauke. Rabu (26/10)
Badan Keahlian Sekretaris Jendral DPR RI saat foto bersama para akademisi Universitas Musamus Merauke. Rabu (26/10)

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar pertemuan dengan akademisi dari Universitas Musamus Merauke untuk minta masukan terkait dengan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Rabu (27/10).


Pertemuan ini secara khusus untuk membahas dan meminta masukan terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, yang saat ini sedang di gagas.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus, Mulyadi A. Tajuddin,S.H,M.H

Hadir dalam pertemuan tersebut Dekan Hukum Universitas Musamus Merauke, Mulyadi A. Tajuddin,S.H,M.H didampingi dengan dua orang akademisi Hukum Tata Negara Universitas Musamus Merauke Burhanudin Zein,S.H,MH dan Nasri Wijaya,S.H,S.Sos,MH, serta seorang ahli hukum suku Marid Matheus Liem Gebze,SH.

Turut hadir pula dalam kegiatan kali ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr.Syahruddin yang didampingi dengan dua Akademisi Administrasi Negara Universitas Musamus Merauke Bidang Ilmu Politik Aenal Fuad Adam,S,Sos,M.A dan Fransiskus Wuniyu,S.Sos,M.Si.

Akademisi Hukum Tata Negara Unmus, Burhanuddin Zein,S.H,MH

Kepada Reporter RMOL Papua akademisi Hukum Tata Negara Universitas Musamus Merauke, Burhanuddin Zein,S.H,M.H menyampaikan bahwa tujuan awal dari pertemuan kali ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok pikiran Akademisi dari Universitas Musamus Merauke untuk memberikan masukan dan pokok-pokok pikiran pada draft naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan pembentukan provinsi baru di wilayah Selatan Papua.

Yang mana dalam pertemuan kali ini para akademisi dari Universitas Musamus bersepakat untuk mengusulkan nama dari Provinsi baru di Papua yang akan terbentuk di wilayah Selatan kali ini dengan nama Provinsi Anim Ha.

Hal tersebut sesuai dengan nama wilayah adat yang berada pada empat Kabupaten di Selatan Papua, yaitu wilayah Adat Ha Anim, atau yang biasa disebut dengan Anim Ha yang jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia Anim Ha memiliki arti yaitu Manusia Sejati.

Rombongan Badan Keahlian Sekretaris Jendral DPR RI Mardi

Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua Rombongan Badan Keahlian DPR RI Mardi Sianturi kepada Reporter RMOL Papua mengatakan bahwa dirinya mengaku sangat terkesan usai berdiskusi terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan para akademisi dari Universitas Musamus Merauke.

Menurutnya diskusi kali ini sangat konstruktif dan membangun serta sangat membantu mereka untuk mendapatkan berbagai informasi yang mereka butuhkan, serta mereka mendapat gambaran umum tentang bagaimana persepsi akademisi Universitas Musamus Merauke tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Yang baginya hal tersebut sangat penting bagi mereka dalam proses penyusunan naskah akademik yang sedang mereka susun kali ini.

“Diskusi kali ini sangat konstruktif, membangun dan juga kami mendapatkan informasi-informasi terkait dengan apa yang kami inginkan, dan juga mendapatkan gambaran umum terkait dengan gambaran umum dari para akademisi yang ada di Universitas Musamus kali ini, dan tentu ini sangat membantu kami dalam proses menyusun naskah akademik ini.” Ujar Mardi Sianturi.