Penyelesaikan kekejian yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di tanah Papua tidak boleh dilakukan dengan memunculkan kekejian baru.
- Kadiv Humas: 79 Produsen Minyak Goreng Akan Diawasi 24 Jam oleh Satgas Gabungan
- MRPS Tanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Yang Menangkan Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa
- Tak Ada Dualisme, Ini pesan Thom Rumbewas Terpilih Ketua KNPI Kota Jayapura
Baca Juga
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab dalam diskusi virtual dengan tema "Politik Labelisasi dan Kepuasan Publik" yang digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/5/2021).
"Menangani kekejian yang terjadi di Papua tidak boleh dilakukan dengan memunculkan kekejian baru," tegasnya dilansir dari Rmol Sumut.
Syamsuddin Radjab menjelaskan, perubahan label kriminal bersenjata menjadi menjadi kelompok teroris merupakan hal yang sangat rawan memunculkan kekejian baru di Papua dengan alasan menumpas aksi-aksi teroris. Apalagi menurutnya, labelisasi teroris kepada KKB juga terkesan terlalu temperamental.
"Perubahan status menjadi teroris itu kesannya terlalu temperamental karena sosok jenderal yang meninggal. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang meninggal sebelumnya di sana baik dari pihak KKB maupun dari pihak aparat dan warga kita?. Apakah menghargai nyawa karena pangkat?. Kematian satu nyawa sama harganya dengan nyawa lain baik orang berpangkat maupun tidak," ujarnya.
Karena itu kata Radjab, harus ada upaya komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua. Tidak hanya dengan mengubah label yang nantinya akan membuat perubahan kebijakan untuk menanganinya.
"Alasan Prof Mahfud sebagai Menkopolhukam menyebut teroris didasarkan pada pengaduan kelompok adat papua. Pertanyaannya, apakah bisa perumusan kebijakan negara hanya didasarkan pada laporan masyarakat tertentu? Dimana kepercayaan negara terhadap institusi negara di Papua, Gubernur, DPR, majelis rakyat papua yang selama ini tidak pernah memberi masukan perubahan KKB menjadi teroris," sebutnya.
Dalam konteks ini, negara menurut Radjab sebaiknya menentukan labelisasi atas dasar dari institusinya yang ada di Papua sehingga penanganannya tidak menimbulkan persoalan berupa kekejaman yang baru.
- Misi Perdamaian, Jokowi Tidak Bertanggung Jawab atas Agresifitas Rusia dan Provokasi Ukraina
- Korwil III PP GMKI Antisipasi Penyebaran Hoax Jelang Pemilu 2024
- LSAK: Cara Firli Bahuri Cs Hadirkan Tersangka Sudah Tepat
