Para pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Demokrasi Tanah Papua (FPPDP) angkat bicara menyikapi polemik yang terjadi di kubu Koalisi Lukmen Jilid II, yang mana proses keputusan dua nama Calon Wagub telah final ditandai dengan penanda tanganan Berita Acara kesepakatan dan gubernur Papua pun telah tandatangani.
- Pemda Maybrat di Nilai Tidak Fokus Mempersiapkan Agenda Pembahasan RAPBP Tahun 2023
- LMA Kabupaten Merauke Beri Nama "Yaman Anim" Pada Yonmarhanlan XI Merauke
- Evaluasi dan Langkah Selanjutnya: Pemkab Mappi Tinjau Dampak Diklat Penangan Stunting
Baca Juga
"Dalam tahapan pergantian antara waktu wakil gubernur Papua pasca meninggal alm. Klemen Tinal, kami anggap Ada proses yang menghambat, dimana bapak gubernur sudah memberikan respon dan ikut mengarahkan untuk proses ini dapat berjalan cepat," ungkap Ketua Forum Peduli Demokrasi Tanah Papua, Otniel Deda kepada awak media saat melakukan jumpa pers di kota Jayapura, Sabtu (21/8)
Lanjut OD, Kami meminta ketua koalisi Lukmen Jilid II, Mathius Awoitauw dan juga bupati kabupaten Jayapura bisa menghargai hal Progratif dari bapak gubernur Papua "Dua nama yang di setujui oleh bapak gubernur atas nama Kenius Kogoya dan Yunus Wonda bagi kami itu sudah final," ungkap OD.
Sebagai pemuda kami meminta polemik ini di akhiri dan menghargai hak progratif dari gubernur Papua Lanjut Kenius Heselo selaku pemuda FPPDP, meminta kepada koalisi Lukmen jilid II sehingga proses ini bisa dijalankan untuk mengisi kursi kekosongan wagub Papua proses ini cepat berjalan.
Karena, proses itu kembali di bapak gubernur sehingga apapun keputusan gubernur kami tetap dukung.
"Apapun keputusan gubernur itu yang kami dukung karena keputusan gubernur kami anggap ada misi besar selamatkan Papua kedepannya, artinya apa pembangunan dalam berbagai aspek, untuk itu kami meminta proses ini dipercepat," ucap Kenius
Hal yang sama Yansen Karet juga menyampaikan keputusan koalisi Lukmen Jilid II menyangkut dua nama yaitu Kenius Kogoya dan Yunus Wonda, kami sebagai pemuda memberikan dukung dan apresiasi kepada bapak gubernur sebagai kepala daerah yang mempunyai hak Progratif mengajukan hal demikian.
" Di kwatirkan dibeberapa partai diluar dari barisan lingkaran partai yang coba memainkan pernyataan-pernyataan di media kami takutkan muncul opini liar di masyarakat," Imbuh yansen
Opini liar seperti begini Kami sebagai aktifis intelektual dan pemuda kami tau bahwa ada kelompok-kelompok yang coba memperkeruh setuasi ini sesuai harapan yang kita harapkan.
Yang paling penting adalah semacam Wacana yang dimainkan oleh ketua DPRP menyangkut SK pemberhentian alm. Klemen Tinal oleh Mendagri.
"sebenarnya saya pikir ketua DPRP harus melihat lebih jelih kondisi dihari ini daerah kita diperhadapkan oleh covid-19, PON XX dan masalah pembangunan di daerah," ucap yansen
Sebagai pemuda FPPDP Jhon Watipo mengatakan "bahwa proses wagub ini yang buat kabur air itu adalah ketua DPRP sendiri dan kubu Nasdem sendiri
Ia juga meminta, proses wagub ini harus di cepat untuk membantu bapak gubernur dalam proses pembangunan di Papua dan agenda PON.
Bapak gubernur sudah putuskan bapak Kenius Kogoya dan Yunus Wonda masyarakat sudah tau figur itu
"Tapi di dalam internal koalisi sendiri termaksud ketua koalisi sendiri yang membingung rakyat papua dia posisi dimana dan dukung siapa karena gubernur sudah sepakat dua nama tetapi ketua kualisi sendiri putar-putar membingungkan rakyat." Ucapnya
"Saya tekankan sekali lagi ketua DPRP jangan.bicara lagi untuk membingungkan rakyat biarkan koalisi yang bicara untuk soal wagub " bebernya. Kesempatan yang sama Adias Lengka juga mengatakan ada satu dinamika yang sengaja dimainkan untuk menghalang-halangi penetapan wagub Papua.
"Sehingga kami meminta tidak ada lagi satu dua kelompok yang berdiri untuk menghalang-halangi setuasi pemilihan wakil gubernur dan memberikan tanggung jawab penuh terhadap tim koalisi untuk menentukan dua nama yang sudah di sepakati," ungkap Lengka
Lanjut Herman juga selaku pemuda mengatakan prihatin rapat terakhir koalisi yang mana koalisi ini punyanya Lukas Enembe dan alm. Klemen Tinal artinya bahwa segala sesuatu yang harus diputuskan itu menjadi keputusan bersama.
"Bapak gubernur sudah serahkan bahwa saya kembalikan ke koalisi untuk putuskan dan masyarakat Papua sudah tau dua nama yang sudah muncul ini, koalisi harus secepatnya mengawal ini, agar benar-benar selesai jangan menjadi bola liar dikalangan pemuda, aktifis dan masyarakat," ungkapnya
dia juga meminta DPR Papua dalam hal ini ketua DPR Papua secepatnya menyurati persiden atau Mendagri, agar secepatnya dapat mengeluarkan SK pemberhentian resmi Alm.Klemen Tinal, supaya tahapan-tahapan itu mulai jalan, sehingga tidak saling lempar bahwa koalisi belum selesai makanya kami belum bisa membentuk Pansus di DPR Papua. Ungkap Herman 
- Terancam 4 Tahun Hukuman, DW Lakukan Penipuan Sewa Ruko Terpaksa Berurusan Dengan Polisi
- MUSORPROV KONI Papua Resmi di Undur Pekan Depan, Ini tanggal Resminya
- Menjelang Putusan MK, Bupati Boven Digoel Himbau Warga Ciptakan Kondisi Kantibmas
