Merauke, 25 April 2025– Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., IPM., menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program strategis nasional di wilayahnya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam wawancara eksklusif di sela-sela peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29.
- Dominicus Cambu Resmi Duduki Jabatan Wakil Ketua III DPR Merauke
- BP3OKP Dorong Integrasi Sistem dan Pembukaan Prodi Kedokteran di Papua Selatan
- Tidak Hadir Pada Musrembang Otsus, Ketua MRP Papua Selatan Sesali Sikap Dinas PUPR : “Dana Besar, Tapi Tidak Hadir”
Baca Juga
Gubernur Apolo Safanpo menjelaskan bahwa dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah provinsi memegang peranan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, seluruh kebijakan nasional, seperti program swasembada pangan, swasembada energi, hingga makan bergizi gratis, akan diimplementasikan secara terintegrasi di Papua Selatan.
“Kita adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Maka, kita siap melaksanakan semua kebijakan negara, termasuk program-program strategis yang telah ditetapkan oleh Presiden,” tegas Prof. Apolo Safanpo.
Terkait isu sentralisasi kekuasaan atau munculnya “raja-raja kecil” di daerah, Gubernur menyatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen menjaga koordinasi antarlevel, serta akan terus memperbaiki kekurangan melalui evaluasi bertahap.
Selain itu, Gubernur Apolo juga menyinggung keberlanjutan Program Makan Bergizi (MBG) yang kini telah mulai berjalan di Papua Selatan di bawah koordinasi unsur TNI. Menurutnya, program tersebut berjalan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan dan terus dievaluasi secara berkala.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan sedang mengimplementasikan 103 program prioritas, yang bersumber dari tiga kerangka besar: program strategis nasional, amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan program strategis daerah.
Dalam bidang pendidikan, Papua Selatan mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menjadi lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat di empat kabupaten. Namun, peresmian program ini sempat ditunda karena penyesuaian jadwal kunjungan dari pihak kementerian.
“Kami menyarankan agar tidak membangun sekolah baru dari nol. Lebih baik kita revitalisasi sekolah yang sudah ada, rekrut dan latih guru, agar bisa segera diimplementasikan tahun ini,” jelas Prof. Apolo Safanpo.
Sementara itu, terkait pengembangan ekonomi kerakyatan, Gubernur memastikan bahwa program pembentukan Koperasi Merah Putih sudah mulai berjalan. Tim dari Kementerian Koperasi telah hadir dan melakukan koordinasi untuk membentuk koperasi di setiap kampung, desa, atau kelurahan, termasuk pembuatan akta notarisnya.
“Papua Selatan siap mendukung dan melaksanakan seluruh program nasional yang telah ditetapkan. Kita harus bergerak cepat dan efektif,” tegas Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., IPM. 
- Kantor KSOP Merauke Berikan Tali Asih Bagi Masyarakat Sekitar Pelabuhan
- Lakukan Pelestarian Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat, PT BIA Gelar Konsultasi Publik BIAN Project
- Anggota MRPS Katerina Yaas Soroti Pelayanan Susi Air di Papua Selatan
