Ketua Badko HMI Papua-Papua Barat, Hardi Arifianto menyikapi polemik yang terjadi di PB HMI, terkait juga dengan dualisme di tubuh PB HMI. Jum’at (29/1)
- UU Otsus Disahkan Jokowi, GP Ansor Desak Bupati Merauke Mengambil Kendali Pembentukan PPS
- Pencawapresan Gibran Bertentangan dengan Putusan MK No 141
- Memahami Perjuangan dan Ekistensi DPRK Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP No.106 Tahun 2021
Baca Juga
Bahwasannya sudah dilakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan persolan yang terjadi, termasuk sampai pada tahap islah dan penyesuaian struktur organisasi, dan kami rasa sudah selesai persoalan dualisme tersebut.
“Dalam perjalanannya dengan berbagai persoalan secara internal maupun eksternal yang tak dapat dihindari sehingga menghambat terlaksananya kongres yang sudah harus dilaksanakan, mengingat masa periodesasi yang sudah berakhir.”
Sebagai tanggungjawab organisasi sejauh ini upaya pelaksanaan kongres terus dilakukan oleh PJ ketua Umum Arya Kharisma Hardy. Dan kami Badko serta seluruh cabang di jajaran Badko HMI Papua-Papua Barat mendukung penuh pelaksanaan kongres yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 Maret 2021 di surabaya. Hendaknya seluruh kader HMI mendukung terlaksananya kongres tersebut, dan jajaran PB HMI untk terus berkonsolidasi agar kongres dapat terlaksana dengan baik. Pengkasnya.
- Pantaskah Victor Yeimo Sebagai Pejuang HAM ?
- UU Otsus Disahkan Jokowi, GP Ansor Desak Bupati Merauke Mengambil Kendali Pembentukan PPS
- Makna Teologis Integrasi Papua
