Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini masuk menjadi syarat jual beli tanah.
- Teguh Santosa: Rachma Tokoh Reunifikasi Korea, Ucapan Duka Mengalir Dari Berbagai Negara
- Turnamen Basket by Paulus Waterpauw di Serui Berakhir, Masyarakat Berterima Kasih
- Steering Committee, Ini Tahapan H-2 Menuju MUSDA XV KNPI Provinsi Papua
Baca Juga
Hal itu tertuang dalam Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun alias jual beli tanah.
Namun demikian, masuknya BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah dikritisi publik.
Mantan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie salah satunya. Ia khawatir kebijakan tersebut malah berpotensi maladministrasi.
"(Kebijakan) Aneh. Ini rawan maladministrasi," kata Alvin Lie dikutip dari akun Twitternya, dikutip dari Kantor Berita RMOL, Sabtu (19/2).
Tak hanya maladministrasi, aturan yang diterbitkan seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini juga terkesan dipaksakan.
"Aneh, korelasinya apa antara tanah sama jaminan kesehatan? Terlalu maksa. Yang buat peraturan paok," balas warganet bernama Rifky Pakpahan.
- Jubir PRIMA: Megawati Gagal Paham Soal Papua
- KPU Kabupaten Merauke Luncurkan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2024
- Iring-iringan Pendukung Antarkan Pasangan Yosfan Mendaftar ke KPU Merauke
