Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini masuk menjadi syarat jual beli tanah.
- Firli Bahuri Beberkan Dugaan Penyebab Langkanya Minyak Goreng di Indonesia
- Steering Committee, Ini Tahapan H-2 Menuju MUSDA XV KNPI Provinsi Papua
- Kampanye di Padang, AHY Ajak Masyarakat Coblos Prabowo
Baca Juga
Hal itu tertuang dalam Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun alias jual beli tanah.
Namun demikian, masuknya BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah dikritisi publik.
Mantan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie salah satunya. Ia khawatir kebijakan tersebut malah berpotensi maladministrasi.
"(Kebijakan) Aneh. Ini rawan maladministrasi," kata Alvin Lie dikutip dari akun Twitternya, dikutip dari Kantor Berita RMOL, Sabtu (19/2).
Tak hanya maladministrasi, aturan yang diterbitkan seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini juga terkesan dipaksakan.
"Aneh, korelasinya apa antara tanah sama jaminan kesehatan? Terlalu maksa. Yang buat peraturan paok," balas warganet bernama Rifky Pakpahan.
- Tutup Rakerwil NasDem Papua, Suyoto Apresiasi Papua Berani Menyusun Target
- Natalius Pigai Ingatkan Jokowi: Pemekaran Papua Bisa Memicu Perdagangan Senjata dan Bom secara Bebas
- Survei Pemilu 2024: Golkar Geser Keperkasaan PDIP, PAN Tidak Lolos Senayan