Mappi – Dalam rangka meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 30-31 Januari 2024 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi. Pembukaan acara tersebut dilakukan oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Roney Gomar, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc.
- Empat Paslon Resmi Daftar di KPUD dalam Kontestasi Pilkada Boven Digoel 2024
- Semarak Natal Kodim 1711 Boven Digoel Bagikan Sembako ke Masyarakat
Baca Juga
Bimbingan teknis ini dihadiri oleh Koordinator Pengawas Investigasi Perwakilan Provinsi Papua, Mujiyanto, AK, M.Ec.Dev, serta diikuti oleh pimpinan, sekretaris, dan kepala bidang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mappi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pejabat daerah tentang cara mengidentifikasi dan mencegah potensi korupsi dalam pemerintahan.
Dalam sambutannya, Koordinator Pengawas Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Mujiyanto, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Mappi yang telah memberikan kesempatan bagi BPKP untuk mengadakan pelatihan ini. Menurutnya, upaya untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami sangat menghargai komitmen Pemerintah Kabupaten Mappi dalam mengundang kami untuk memberikan bimbingan teknis ini. Bimbingan seperti ini adalah bagian penting dari upaya bersama kita untuk menekan angka korupsi dan memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan dengan akuntabilitas dan transparansi,” kata Mujiyanto dalam sambutannya.
Ferdinandus Kainakaimu, yang mewakili Penjabat Bupati Mappi, dalam sambutannya menekankan pentingnya meningkatkan pengendalian korupsi di daerah. Ia menegaskan bahwa meskipun korupsi yang terjadi seringkali dalam skala kecil, dampaknya terhadap masyarakat sangat besar. "Korupsi dalam bentuk apa pun, meskipun kecil, akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kecil yang bisa berujung pada kerugian besar bagi masyarakat," tegasnya.
Bimbingan teknis ini juga bertujuan untuk mengubah budaya dan mindset para pejabat dalam mengelola anggaran daerah. Kainakaimu berharap, setelah mengikuti bimbingan teknis ini, para pejabat OPD akan lebih peka terhadap potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia juga menambahkan bahwa upaya bersama ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Acara bimbingan teknis ini meliputi berbagai materi, mulai dari cara identifikasi risiko korupsi, langkah-langkah preventif, hingga strategi pengawasan yang efektif. Peserta juga diajak untuk melakukan simulasi terkait pengendalian korupsi di lingkup pemerintahan daerah. Setelah dua hari pelatihan, diharapkan para peserta dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam praktik sehari-hari di OPD masing-masing.
Penutupan bimbingan teknis ini dilakukan dengan evaluasi dan pemberian sertifikat kepada para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara. BPKP juga akan terus memantau implementasi hasil bimbingan teknis ini di Kabupaten Mappi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diajarkan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Dengan diselenggarakannya bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Mappi berharap dapat meningkatkan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, yang akan berdampak positif pada upaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
- Empat Paslon Resmi Daftar di KPUD dalam Kontestasi Pilkada Boven Digoel 2024
- Semarak Natal Kodim 1711 Boven Digoel Bagikan Sembako ke Masyarakat
