Papua Selatan, 21 Januari 2025 – Asosiasi Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Cabang Papua Selatan mendesak pemerintah segera mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang hingga kini belum diterima.
- TSE GROUP BANGKITKAN ANTUSIAS GAPAI CITA-CITA KEPADA PELAJAR PAPUA
- TSE GROUP IKUT BERPERAN MEMBANGUN SMART GENERATION
- Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Berikan Pelajaran Wawasan Kebangsaan Pada Murid SDN Tsinga
Baca Juga
Ketua ADAKSI Papua Selatan
Anderias Henukh.
Desakan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Universitas Musamus Merauke, di mana para dosen menegaskan hak atas Tukin harus segera dipenuhi tanpa penundaan.
Ketua ADAKSI Papua Selatan, Anderias Henukh, menekankan bahwa meskipun para dosen tetap menjalankan tugasnya dalam mendidik, meneliti, dan mengabdi, pemerintah harus bertanggung jawab atas kewajibannya. “Kami berharap pemerintah segera merespons. Jika tidak, mogok nasional bisa menjadi opsi terakhir,” tegas Henukh dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga martabat dan kesejahteraan para pendidik.
Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Izak Wayangkau, dosen senior Universitas Musamus, menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Para dosen meminta Kemendikti Saintek segera mencairkan Tukin, menempatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai prioritas, memberikan transparansi terkait keterlambatan pembayaran, menunjukkan komitmen nyata terhadap sektor pendidikan, dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, langkah advokasi lebih lanjut, termasuk aksi mogok nasional, akan ditempuh.
Para dosen menilai bahwa keterlambatan pencairan Tukin mencerminkan kurangnya apresiasi pemerintah terhadap kontribusi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa. Mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menjamin keberlangsungan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Dengan meningkatnya tekanan, pemerintah diharapkan segera memberikan respons yang jelas dan konkret guna mencegah terganggunya kegiatan akademik di seluruh Indonesia.
- Sah Secara Hukum Legalitas Ijazah dan Gelar Romanus Mbaraka Telah di Akui Negara
- Polres Boven Digoel Gelar Program "Polisi Belajar" untuk Hadapi Kejahatan Cyber
- Muhammad Jufri Rumadaul Berlayar sebagai Bagian dari Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024
