Merauke, 2 Juni 2025 – Forum Sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentral Produksi Pangan (KSPP) 1 Juta Hektare digelar di ruang rapat DPR Provinsi Papua Selatan dengan menghadirkan Kasatgas Han Pangan TNI AD, Mayjen TNI Rizal Ramdani, dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa.
- Lantamal XI Merauke Menggelar Kegiatan Bakti Sosial di Panti Asuhan Santo Vincensius Merauke
- TSE Group Membawa Semangat Bersih-Bersih ke Kampung Ujung Kia di Papua Selatan
- Ketua Persit Boven Digoel Ny. Rosemary: Tali Asih Diberikan kepada Masyarakat Perbatasan yang Kurang Mampu
Baca Juga
Pertemuan ini dihadiri oleh para pimpinan dan anggota DPR Papua Selatan dan bertujuan untuk menyampaikan informasi yang faktual dan akurat mengenai pelaksanaan PSN agar tidak terjadi disinformasi di tengah masyarakat.
Dalam paparannya, Mayjen TNI Rizal Ramdani menegaskan bahwa PSN bukan hanya proyek cetak sawah, tetapi merupakan program integratif yang mencakup pengembangan pertanian modern, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan ekonomi kampung-kampung terdampak. Ia menyebut bahwa masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua, telah dilibatkan aktif sebagai operator alat berat, mekanik, dan tenaga kerja dalam program ini. Rizal juga menjelaskan bahwa lokasi-lokasi sakral milik masyarakat adat telah dilindungi dan tidak akan diganggu dalam proses pengembangan.
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam forum tersebut. Ia menyoroti kelangkaan BBM yang berdampak pada kelancaran operasional alsintan, lambannya penetapan RTRW Provinsi, serta keterbatasan koordinasi antara Satgas dan Pemerintah Daerah. Ia mendesak agar peran Pemerintah Provinsi tidak hanya dijadikan sebagai “pemain cadangan,” melainkan sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program nasional ini. Ia juga meminta agar pembangunan jalan strategis dari arah Muting ke Wanam dapat dibagi secara seimbang agar memberi dampak ekonomi bagi Papua Selatan.
Forum ini juga menjadi ajang bagi anggota DPR Papua Selatan menyampaikan beragam masukan. H. Samsudi mendorong agar hasil panen PSN diberi identitas lokal dengan branding khusus. Domin Bluba Gebze meminta kejelasan soal tanah adat dan status hukum lokasi pengembangan. Hj. Djamila Pawa menekankan pentingnya pelibatan kampung nelayan dan peran perempuan. Yulians Charles Gomar mengingatkan tentang pentingnya pengawasan agar program tidak menyimpang dari tujuan sosialnya. Andrianus Gebze menyampaikan persoalan distribusi BBM dan jalan yang belum memadai. Fransiskus F. Gebze menanyakan teknis pembagian hasil dan fasilitas pertanian. Aser Rumbiak mendorong pelibatan perguruan tinggi untuk mendukung riset dan edukasi dalam pelaksanaan program.
Kepala Kampung Telaga Sari dan Kampung Bokem yang hadir dalam forum memberikan testimoni positif mengenai hasil panen dan peningkatan perputaran ekonomi lokal. Mereka menyampaikan bahwa warga kampung kini bisa menjual hasil tangkapan dan kebun kepada para pekerja yang terlibat dalam proyek.
Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman bahwa PSN adalah peluang besar bagi Papua Selatan jika dijalankan secara inklusif dan transparan. Pemerintah Provinsi dan DPR Papua Selatan diharapkan menjadi pengawas aktif sekaligus juru bicara kepada masyarakat agar program ini benar-benar membawa kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Pemerintah pusat juga diminta membuka ruang koordinasi yang lebih luas dan konsisten dengan pemangku kepentingan lokal di Merauke dan sekitarnya.
- AKSI BERKELANJUTAN PT. PAL DALAM MELINDUNGI DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN
- PT. DONGIN PRABHAWA HADIRKAN MOMEN KEMERDEKAAN DI KAMPUNG TAGAEPE
- Rutin Lakukan Komunikasi Sosial, Upaya Tingkatkan Hubungan Baik Babinsa Kimaam
