FOPERA Papua Barat Daya Apresiasi KPU RI dan Pansel KPUD PBD

Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie
Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie

Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie apresiasi kepada Komisi Pemiliham Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Tim Seleksi Anggota KPU Papua Barat Daya


Menurut Yanto Ijie, mengatakan mengapresiasi panitia selesai KPU Papua Barat Daya dan KPU RI telah mengumumkan lima anggota komisioner KPU Papua Barat daya periode 2023-2028 

Tokoh Pemuda itu mengatakan lembaga itu telah mengakomodir harapan dan aspirasi seluruh rakyat Papua, dari kelima anggota KPUD Papua Barat Daya ini telah terwakili 70 persen orang asli Papua dan 30 persen perwakilan dari Nusantara atau non orang asli papua 

“ Artinya bahwa lembaga KPU RI hari ini konsisten menjaga harkat dan martabat orang asli Papua di provinsi Papua Barat daya, sesungguhnya bahwa tahapan dan sampai dengan penetapan ini adalah kerja-kerja yang sangat bagus dan profesional,” ujar Yanto Ijie, disalah satu hotel di Kota Sorong, Senin 22 Mei 2023

Ketua FOPERA Papua Barat Daya ini juga  berharap agar nantinya ketua KPUD Papua Barat Daya adalah orang asli Papua.

Karena menurut mantan Ketua KNPI Papua Barat ini mengatakan karena ruang-ruang ini di berikan kepada orang Papua untuk menjadi tuan dan nyonya di negeri atau di tanahnya sendiri 

Hadirnya provinsi termuda ini, Kata Yanto Ijie hadir di perjuangkan dengan amanah Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) pada pasal 76 ayat 4 menyebutkan bahwa pemekaran provinsi harus memberikan ruang secara aktif kepada Orang Asli Papua di bidang politik pemerintahan, perekonomian, sosial dan budaya ini harus memberikan dampak kepada orang asli Papua.

Menurutnya, dengan kehadiran kelembagaan ini di provinsi Papua Barat Daya ia menghendaki agar ketua KPU yang akan datang adalah orang asli papua, karena itu bagian dari memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan kepad orang asli papua untuk memimpin tanahnya sendiri 

“ Karena memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan kepada orang asli papua untuk memimpin di daerah sendiri tetapi juga dapat berkarya memberikan pemikiran pemikiran bagi bangsa dan negara untuk kepentingan Penyelenggra pemilu di provinsi Papua barat daya,” katanya 

Dalam proses mekanisme KPU nantinya dalam kerja-kerja KPU adalah proses kolektif kolegial yang berartinya bahwa tidak harus orang yang sudah punya berpengalaman itu harus menjadi ketua KPU. 

“ Kami berharap kepada pemangku kepentingan terima Tan untuk KPU RI memperhatikan kearifan lokal di tanah Papua khususnya provinsi Papua Barat Daya dalam rangka bersama-sama menjaga dan mewujudkan terlaksananya otonomi khusus di Papua Barat daya,” ujar Yanto Ijie

Ruang-ruang ini harus di berikan kepada orang asli papua sehingga mereka merasa bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), karena Undang Undang otonomi khusus ini  sudah berjalan jilid II, 

Nantinya pada evaluasi 20 tahun yang akan datang jangan lagi ada orang asli papua yang mengatakan bahwa otsus itu tidak berhasil 

“ Hari ini berikan ruang dan kesempatan kepada orang asli papua dalam membagun dirinya sendiri, membangun wilayahnya sendiri, memberikan keyakinan kepada negara bahwa Papua Barat Daya ini layak dan mampu di pimpin oleh putra-putri asli Papua di tanah Papua Barat Daya ini,” kata Yanto Ijie.