Analisis Papua Strategis (APS) bakal menggelar konferensi I yang akan berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, Papua, 28 - 30 April 2022.
- Pelabuhan Maf Mappi Jadi Destinasi Pilihan Festival Seni dan Budaya
- Pekerjakan Orang Lokal Daerah, Smart Aviation Curi Perhatian di Wilayah Papua Selatan
- Tegakan Prokes Covid-19, TNI/ Polri Dan Satpol PP Di Asmat Gelar Apel Gabungan
Baca Juga
Analisis Papua Strategis (APS) sendiri merupakan komunitas yang terbentuk dari group WhatsApp (WA) dimana anggotanya dari berbagai profesi baik di Papua, luar Papua, bahkan dari luar negeri, yang sering membahas berbagai hal hampir 3 tahun terakhir ini.
Konferensi dengan tema 'Otonomi Khusus dan Strategi Implementasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua' itu, akan fokus membahas tiga isu strategis dalam forum, yakni Papua Bisnis Forum, Papua Transportasi Forum serta Masyarakat Adat dan Agama Forum.
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Lous Deo Calvin Rumayom, SSos, MSi mengatakan, jika APS memutuskan untuk menggelar Konferensi I dari berbagai ide dan diskusi serta masukan dari berbagai pihak.
"Konferensi ini kegiatan ini dianggap menghimpun dari berbagai representasi ide dan gagasan berbagai pihak. Konferensi ini kami lakukan Papua Developmen Stategy, Otsus dan Strategi Impelementasi Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua," kata Calvin Rumayom dalam pers conference di Jayapura, Rabu (20/4).
APS menyoroti Papua Development Strategy itu, lantaran pembangunan di Papua butuh strategi, untuk memberikan kekuatan dalam implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Untuk itu, APS menggabungkan Otsus dan Inpres menjadi dua engine sejak UU Otsus ditetapkan sehingga untuk memastikan perubahan - perbahan yang terjadi di Papua.
"Konferensi digelar di Biak Numfor, 28 - 30 April 2022, menghadirkan tokoh nasional, berbagai anggota group WA, yang selama ini memiliki forum untuk diskusi kawal isu sosial ekonomi budaya politik di Papua," ujar Dosen JJubungan Internasional FISIP Uncen ini.
Calvin Rumayom berharap konferensi APS I ini, diharapkan memberi manfaat dan kontribusi, karena sudah ada UU Otsus dan Inpres Percepatan Pembangunan Papua, namun kellihatan pembangunan belum berjalan maksimal.
"Ada tiga hal yang menjadi sorotan, yang dibagi 3 forum yakni Papua Bisnis Forum, Forum Transportasi Papua dan Mayarakat Adat serta Agama," jelasnya.
Lebih lanjut, Papua Bisnis Forum itu mempertemukan regulator, eksekutif, pengambil kebijakan ekonomi, pelaku usaha dan analisis serta evaluasi iklim investasi di Papua untuk memastikan 20 tahun ke depan ada kebijakan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, Calvin Rumayom menilai jika selama ini semua terkesan berjalan sendiri - sendiri, sehingga APS menginginkan semua ada dalam sistem, sehingga diharapkan Papua Bisnis Forum menghasilkan arsitektur perdagangan di Papua.
Sedangkan, Papua Transfortasi Forum, jelas Calvin Rumayom, akan didukung Kementerian Perhubungan, untuk mematakan transportasi di Papua dalam 20 tahun ke depan. Sebab, hingga saat ini, wilayah Pegungan Tengah harga barang masih mahal, bahkan harga semen diatas Rp 1 juta.
Untuk itu, diharapkan ke depan masalah transportasi di Papua bisa clear, termasuk kemungkinan rencana pembangunan kereta api di Papua sebagai solusi percepatan pembangunan transportasi di Papua dalam upaya meningkatkan konektivitas.
Sedangkan, Forum Masyarakat Adat dan Agama, Calvin Rumayom menjelaskan, akan mempertemukan tokoh agama dan adat untuk membangun infrastruktur sosial di tengah masyarakat. APS berharap agama dan adat mempunyai sistem sosial yang akan menjadi indikator keberhasilan kebijakan pembangunan.
"Ketiga forum ini, akan menjadi forum strategis. Kita bisa menyiapkan berbagai gagasan dan strategis kepada pemerintah," jelasnya.
Calvin Rumayom menjelaskan bahwa konferensi APS I ini sebenarnya untuk mendukung Presiden, Wapres, Kabinet dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan semua kebijakan pemerintah harus terimplementasi dan harus sampai dan dirasakan masyarakat.
"Sebagai bagian intelektual, pelaku pembangunan, kita ingin ada kerja kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sendiri, warga negara harus punya akses memastikan persoalan pembangunan di Papua," imbuhnya.
Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi APS I itu, Calvin Rumayom mengaku berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Gubernur di Papua dan Papua Barat, termasuk BUMN di Tanah Papua untuk hadir dalam konferensi itu. Bahkan, sejumlah tokoh nasional untuk hadir dalam acara itu, termasuk Yenni Wahid.
"Konferensi APS I akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar. Beliau sebagai pembina penasehat APS, Diplomat Senior, mantan Dubes RI di Amerika Serikat," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Analisis Papua Strategi (APS), Willem Tobias Fofid menambahkan, jika APS ini berasal dari komunitas group WA yang tergabung dalam sebuah diskusi lintas profesi, lembaga, lintas negara, lantaran anggotanya ada 16 negara di seluruh dunia, membentuk sebuah forum APS.
Memasuki tahun ketiga, komunitas itu semakin berkembang sehingga melahirkan ide dan gagasan dan mampu mengkosolidasikan seluruh komponen, sehingga sepakat menggelar Konferensi APS I dengan tema Otsus dan Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua, 28 - 30 April 2022.
Menurutnya, Konferensi APS I ini, akan dihadiri berbagai anggota komunitas ini, yang terdiri dari berbagai profesi, baik ASN, TNI - Polri, Kejaksaan, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya.
Diakui, beberapa kepala daerah di Papua dan Papua Barat bersedia untuk menghadiri Konferensi APS I di Biak Numfor, termasuk sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Anggota komunitas APS dari berbagai negara juga akan hadir sepertid ari Amerika, Singapore, China, PNG, Australia, Fiji dan lainnya.
"Ada tiga forum dalam acara ini. Forum Bisnis untuk penguatan dan pemberdayaan ekonomi di Papua. Hadirkan pelaku bisnis dari luar Papua dan luar negeri," imbuhnya.
Ketua Panitia Konferensi Analisis Papua Strategi (APS) I, Pdt Diben Elaby memastikan bahwa secara umum konferensi itu, siap digelar.
<span;>Diben mengakui jika ia tertarik bergabung dalam APS ini, adalah program Pemerintah Pusat atau Presiden terkait dengan RIPPP (Rencana Induk Pembangunan Papua dan Papua Barat), pengganti UP4B.
"Kami berharap pusat dengar usulan masyarakat, akademisi dan lainnya, karena dalam forum ini sudah terakomodir, baik nasional, daerah dan luar negeri. Karena APS ini, berisi anggota dari berbagai latar belakang," ujarnya.
Diben menilai jika Konferensi APS I ini merupakan forum yang sangat strategis dan diharapkan bisa menghasilkan lebih pada implementasinya.
"Hal apa yang mereka mau lakukan, karena di Papua banyak kebijakan. Apalagi, banyak masyarakat mengaku belum menerima manfaat. Itu merugikan orang Papua, bangsa dan kemajuan di daerah dalam perkembangan era global. Oleh karena itu, melalui forum ini, diharap lahir bukan hanya usulan saja, tapi ada kesepakatan yang bisa diimplementasikan," pungkasnya.
Ditambahkan, rencana menggelar Konferensi APS I ini, tidaklah mudah lantaran mengalami kendala, terutama pendanaan. "Saya mengajak beberapa BUMN di Papua untuk berpartisipasi, namun mereka kurang peka dengan situasi yang terjadi di Tanah Papua. Padahal, itu bertentangan dengan kemauan negara," pungkasnya.
- Kapolresta Ungkap 22 Total Kasus Narkoba di Periode Januari- April 2022.
- Pangdam XVII/Cenderawasih Ajak Semangat Prajurit dan Galakkan Program Ketahanan Pangan di Papua
- Sebanyak 48 Penumpang KM. Sinabung Tiba Di Pelabuhan Jayapura Terkonfirmasi Reaktif Usai Dilakukan Rapid Antigen
