Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M. bersama Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri meninjau langsung program cetak sawah rakyat dan lahan percontohan pertanian modern di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Senin, 7 September 2026.
- Gubernur Fakhiri Bakal Hadirkan Transportasi Kereta Api di Papua
- Otniel Deda : MDF Mampu Menawarkan Konsep Visi Misi Pembangun Papua Kedepannya
- Memeriahkan HUT RI Ke 79, Sahabat Paulus Waterpauw Gelar Turnamen Gaplek di 2 Kota
Baca Juga
Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 10.40 hingga 14.00 WIT tersebut diawali dengan peninjauan sejumlah lokasi pertanian di Kampung Wosley.
Rombongan kemudian berdialog langsung dengan tokoh adat, pemilik lahan dan kelompok tani untuk mendengar kondisi serta kendala yang dihadapi masyarakat.
Dalam dialog, persoalan hak dan batas tanah adat menjadi salah satu isu utama yang disampaikan masyarakat.
Tokoh adat dan pemilik lahan meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai batas-batas tanah antarsuku agar program pertanian tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Kepala Keret (Pemilik Lahan) Ayub Mangul menyampaikan kekhawatiran terkait penggunaan lahan yang batas-batasnya belum sepenuhnya jelas.
Menurutnya, terdapat lahan yang terdampak program, termasuk sejumlah lokasi yang memiliki nilai penting dan dianggap keramat oleh masyarakat.
Selain persoalan tanah, kelompok tani juga mengeluhkan keterbatasan pupuk, obat pengendali hama, alat panen, irigasi serta pemasaran hasil pertanian.
Salah satu kelompok tani menyebut hasil panen sebelumnya mengalami penurunan akibat serangan hama, sementara hasil jagung yang diperkirakan mencapai sekitar 15 ton masih menghadapi kendala pemasaran.
Petani berharap pemerintah tidak hanya membuka lahan, tetapi juga memberikan dukungan hingga tahap produksi dan pemasaran, termasuk penyediaan alat panen seperti combine harvester.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa program cetak sawah tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanah masyarakat adat.
“Tanah tetap menjadi milik masyarakat adat dan masing-masing suku. Pemerintah hadir untuk membantu agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Mathius.
Gubernur juga menyatakan akan memperhatikan persoalan batas lahan apabila ditemukan adanya tumpang tindih atau kesalahan dalam pemetaan.
Pemerintah, lanjut Gubernur, akan mendorong penyelesaian persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik di kemudian hari.
Untuk mendukung petani, jelas Mathius, pemerintah akan memperhatikan kebutuhan pupuk, bibit, alat pertanian, irigasi dan pemasaran. Bantuan pupuk dan bibit diharapkan dapat diberikan secara gratis pada tahap awal, kemudian dilanjutkan melalui skema subsidi.
Sementara untuk hasil panen, pemerintah akan mendorong terbukanya akses pasar melalui sejumlah lembaga, termasuk Bulog dan Perusahaan Daerah Provinsi Papua, sehingga petani tidak lagi kesulitan menjual hasil produksi mereka.
Mathius juga mengingatkan agar lahan adat tetap dijaga dan tidak diperjualbelikan atau disewakan secara sembarangan.
“Tanah merupakan aset penting bagi kehidupan dan masa depan generasi masyarakat Papua,” ungkap Gubernur.
Kunjungan ditutup dengan foto bersama sebelum Pangdam XVII/Cenderawasih, Gubernur Papua dan rombongan kembali menuju Bandara Senggeh. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar.[]
- Gubernur Fakhiri Bakal Hadirkan Transportasi Kereta Api di Papua
- DPC Hiswana Migas Papua Selatan Gelar Muscab Ke VII di Merauke
- Papua jadi Fokus Utama, Segera Kebagian Makan Bergizi Gratis
