DPP Partai Demokrat menghormati aparat penegak hukum yang tengah menegakkan proses hukum terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait dugaan suap dan gratifikasi.
- Bertemu JMSI, Wamen Komdigi Ajak Perusahaan Media Siber Sadari Perkembangan AI
- PSU Kabupaten Boven Digoel Laksanakan, 400 Orang Personel TNI-Polri Lakukan Pengamanan
- Konflik Papua, Alumni PMKRI Usulkan Pemerintah Adakan Dialog Hati
Baca Juga
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap, tidak ada politisasi pada proses hukum yang dihadapi kadernya tersebut.
“Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Mari kita hindari trial by the press,” tegas AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
AHY mengatakan, pihaknya telah mempelajari kasus hukum yang menimpa Lukas Enembe tersebut. Ia juga setelah berkonsultasi dengan sang ayah yang adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi,” kata AHY.
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum, dalam bentuk apa pun. Meski demikian, Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum, jika dibutuhkan.
“Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum,” pungkasnya.
- Munas Golkar Hari Ini Bakal Tetapkan Bahlil Lahadalia Sebagai Ketum Beringin
- Besok Giliran Demokrat Bakal Temui Nasdem
- KPU Papua Selatan Serahkan Berkas Bacawagub Nomor Urut 1 Pada MRPS
