Tokoh Masyarakat Merauke, Drs. Johanes Jhon Gluba Gebze dalam sebuah dialog menyampaikan beberapa pemikirannya terkait dengan finalisasi pembentukan Provinsi di wilayah Selatan Papua. Jumat (5/11)
- PWI Papua Barat Daya dan SKK Migas Pamalu Buka Bersama Serta Santuni Anak Yatim
- Gamki Papua, Apresiasi Mentri Yaqut C, Q. Telah Percayakan Putra Terbaik Papua Duduki Jabatan Di Kemenag RI.
- Jelang Pungut Suara Pilkada Serentak 2024, Polres Supiori Gelar Razia Cipta Kondisi
Baca Juga
Menurut John Gluba Gebze bahwa cakupan wilayah Calon Provinsi yang berada di bagian Selatan Papua merupakan cakupan wilayah adat dari enam suku besar.
Keenam suku besar yang di maksud dalam Tanah Ulayat Orang Marind, Tanah Ulayat Orang Muyu, Tanah Ulayat Orang Awuyu, Tanah Ulayat Orang Mandobo/ Wambon, Tanah Ulayat Orang Mappi/ Yakai, dan Tanah Ulayat Orang Asmat.
Dirinya mengatakan bahwa untuk nama dari Provinsi yang berada di wilayah enam suku besar di wilayah Selatan Papua tersebut nantinya adalah Provinsi Papua Selatan.
Menurutnya penamaan Papua Selatan ini adalah final dan tidak dapat diubah oleh siapapun, sebab nama tersebut sudah ada sejak 1898 dan digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama South Guinea.
Jhon Gluba Gebze juga menjelaskan bahwa selain nama PPS satu hal lain yang tidak dapat diganggu gugat adalah Kota Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan.
Yang mana dirinya menyatakan bahwa sejak tanggal 12 Februari 1902, yang mana ketika itu Belanda mendirikan pos keamanan untuk mengendalikan situasi keamanan usai mendapat protes dari pemerintahan inggris, karena saat itu orang-orang Marind yang berada dibawa kekuasaan Belanda pada saat itu masih sering melakukan pengayauan kepada suku-suku yang bernaung di bawah koloni Inggris.
Pos kemanan yang di bangun oleh Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Selatan Papua saat itu berada tepat di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke saat ini. Yang oleh pembangunan pos keamanan pada tahun 1902 lah menjadi awal lahirnya embrio Kota Pemerintahan, embrio pusat penyebaran agama Kristen, dan kemudian menjadi pusat pendidikan, pusat perdagangan, sehingga lahirlah sejarah peradaban baru masyarakat di wilayah Selatan Papua.
"Jadi dua yang tidak bisa diutak atik lagi, adalah nama Provinsi Papua Selatan, dan Ibu Kota Provinsi di Merauke karena sudah berproses sekian lama sehingga menjadi pusat dari peradaban, pusat pemerintahan, pusat agama, dan pusat perdagangan, sehingga dari aspek itu seluruhnya sudah memberikan penguatan tantangan penyelenggaraan pemerintahan." Ujar Mantan Bupati Merauke 2 Periode tersebut.
Sehingga ia mengingatkan kepada para akademisi yang mengusulkan perubahan nama dari Provinsi Papua Selatan menjadi Provinsi Animha agar tidak berupaya merubah nama dalam bentuk apapun.
“Provinsi Papua Selatan ini bukan barang baru, tapi sudah ada sejak tahun 1898, kedepan para akademisi yang berada di wilayah ini tidak usah lagi mengutak atik nama ini, nama sudah final, kalau anda tidak terlibat lebih baik baca sejarah dulu, atau tanya-tanya.” Tegasnya
- Kodim Boven Digoel Gelar Latbakjatri Semester II TA 2024
- Bupati Boven Digoel Minta Penyelenggara Pemilu Netral
- Cetak Prestasi Lagi, Kabupaten Mappi Raih Penghargaan Paramesti 2024 Kemenkes RI
