Ketua KNPI Minta Kapolres Membuka Pemalangan di GOR Hiad Sai dan Kantor DPRD Merauke

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Merauke menyoroti persoalan pemalangan yang terjadi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke dan Gedung Olahraga Hiad Sai beberapa waktu lalu yang telah dilakukan oleh orang Adat sebagai pemilik Hak Ulayat Tanah.


Saat dimintai keterangannya Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaize menyampaikan apresiasinya kepada Kepolisian Resor Merauke yang mana beberapa waktu lalu sudah melakukan pengamanan ketika terjadi pemalangan di Kantor DPRD Kabupaten Merauke dan GOR Hiad Sai. Sabtu, (23/1)

Melihat dari pemalangan yang sudah berjalan kurang lebih tiga minggu sehingga tutupnya pelayanan di Kantor DPRD Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaize mendorong Pemerintah Daerah dan memohon kepada masyarakat Kabupaten Merauke, orang Adat yang mempunyai Hak Ulayat Tanah dan juga keamanan dari TNI-Polri untuk dapat membuka pemalangan ini agar aspirasi dan tuntutan dari masyarakat dan Orang Adat sendiri dapat dibahas oleh DPRD Kabupaten Merauke.

“Maka hari ini kita sudah bertemu dengan Kapolres dan Kapolres mengiyakan untuk dibuka dalam waktu dekat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Kapolres.” Ungkapnya

Selain Kantor DPRD Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaize juga memohon agar Gor Hiad Sai juga dapat dibuka karena didalam lingkungan GOR terdapat Kantor Dispora dan mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan olahraga bertaraf Nasional yaitu PON, apalagi Kabupaten Merauke sendiri menjadi tempat event utama yang menjadi sorotan Nasional.

“Kita harus mempersiapkan para atlit, apalagi kita sebagai pelaksana kegiatan pemuda itu mendorong agar gor harus segera dibuka dan tidak boleh menjadi kendala karena jika menjadi kendala itu ada Pemerintah yang akan menangani.” Jelasnya

Lanjut dikatakan bahwa apa yang menjadi masalah yang dihadapi sebenarnya sudah diketahui oleh Pemerintah Daerah, namun jika Kantor Pemerintahan ditutup secara terus menerus maka tidak akan bisa dilaksanakannya program-program Pemerintah.

“Maka itu saya meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Kapolres Meerauke agar untuk dua Kantor Pemerintah ini segera dibuka karena ini merupakan tempat pelayanan publik.” Pungkas Simon Petrus Balagaize