Presiden Joko Widodo harus memperhatikan kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yaitu bersikap netral dan tidak ikut campur dalam urusan penggantinya. JK ingin Jokowi meniru sikap negarawan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatan.
- KPU Mappi Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024
- Tokoh Agama Suku Dani Dukung DOB Papua, Ini Himbauan Pdt. Nekies Kogoya Jelang 14 Juli
- Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Marind Bersatu Serahkan Draf Rancangan Perdasus Pada DPRD Merauke
Baca Juga
"Kritik JK untuk Jokowi harus diperhatikan oleh Jokowi. Publik tahu di akhir masa jabatan Megawati dan SBY tidak terlihat turut campur dalam urusan siapa penggantinya," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/5).
Sementara Jokowi, sambungnya, malah terlihat langsung dan menggunakan Istana sebagai pusat konsolidasi capres. Apalagi, pertemuan beberapa waktu lalu di Istana tanpa mengundang Partai Nasdem, padahal Nasdem hingga saat ini masih partai koalisi pemerintah. Sehingga pertemuan itu menyiratkan adanya pembahasan masalah politik.
"Semestinya Jokowi tidak lakukan itu. Karena dia masih kepala negara, harusnya merangkul semua. Sikap Istana tidak undang Nasdem itu sikap politik, bukan sikap negarawan. Peringatan JK harus segera direspon oleh Istana (Jokowi). Jika tidak, Istana dianggap tebar kebencian," pungkas Muslim.
JK sempat mengingatkan Jokowi agar tidak terlalu ikut campur dalam kontestasi politik jelang Pemilu 2024 di akhir jabatannya. Pernyataan itu disampaikan JK dalam merespon langkah Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan Parpol Koalisi Pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5) kemarin.
"Karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ujarnya.
Jusuf Kalla lantas meminta Jokowi meniru langkah presiden sebelumnya seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai dapat menjauhkan diri dari politik pada saat akhir jabatannya.
"Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, ketika itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis," tegasnya. 
- Hasil Pemutahiran Data Pemilih KPU Mappi Terdapat Sebanyak 86.764 Pemilih
- Munas Golkar Hari Ini Bakal Tetapkan Bahlil Lahadalia Sebagai Ketum Beringin
- Wamenag Ajak GAMKI Perkuat Toleransi di Indonesia
