Keppi, 25 Agustus 2024 – Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 yang baru saja diterbitkan membawa perubahan penting dalam proses pencalonan kepala daerah. Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah pengetatan syarat pencalonan, terutama bagi calon perseorangan, guna memastikan bahwa hanya kandidat yang benar-benar memenuhi persyaratan yang dapat maju dalam Pilkada 2024.
- Simulasi Pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Mappi: Meningkatkan Kesiapan Aparat untuk Suksesnya Pesta Demokrasi
- Romanus Mbaraka-H. Riduwan Resmi di Tetapkan KPU Merauke Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- Papua jadi Fokus Utama, Segera Kebagian Makan Bergizi Gratis
Baca Juga
Sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menerapkan mekanisme verifikasi yang lebih fleksibel, namun kini proses tersebut diperketat. Verifikasi dukungan calon perseorangan, yang sebelumnya dilakukan dengan metode sampling terbuka, kini menjadi lebih sistematis dan ketat. Langkah ini bertujuan untuk menghindari potensi manipulasi data serta memastikan bahwa setiap calon memiliki basis dukungan yang valid.
Selain itu, aturan terbaru ini juga mempertegas aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pencalonan. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 mengatur secara lebih rinci pelaporan serta audit dana kampanye, serta mengawasi penggunaan media dalam kampanye untuk mencegah penyalahgunaan informasi.
Perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan Pilkada, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat.
- KPU Mappi Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024
- DPRP dan KONI Merasa Heran, Kogres Asprov PSSI Papua Jalan Diam-diam Ada Apa ?
- Serbuan Berita Hoax Kembali Membabibuta Kepada Gubernur Papua
