Puluhan masa Datangi Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang tergabung dalam Pemuda Adat Lepago (PAL) menggelar aksi protes dan mengancam akan memalang kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) jika aspirasi mereka tak diakomodir.
- KPK Buka Pendaftaran Seleksi Terbuka, Ini Daftar Jabatan Yang Akan di Isi Dari Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
- Hari Ini KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres
- Bersinergi Menuju Kemenangan Pemilu 2024, Topik Utama RAKERWIL Partai NasDem Papua
Baca Juga
Koordinator Aksi, Musa Moses Willyame Erelak selaku Tokoh Intelektual Tolikara mengatakan bahwa aksi tersebut diadakan karena diduga ada oknum-oknum tertentu yang bermain dalam tahapan seleksi Praja IPDN sehingga berakibat sulitnya anak-anak asli Papua masuk dalam tahapan seleksi penerimaan mahasiswa di kampus tersebut.
Musa juga menambahkan bahwa calon praja di IPDN yang berada di Jayapura, tidak sesuai formasi dalam afirmasi Orang Asli Papua (OAP).
"Menurut kami soal seleksi ini sudah beberapa kali terjadi ada saja oknum-oknum yang bermain dalam proses penerimaan IPDN di Papua," ujar Musa.
Jadi panitia tidak boleh kongkalikong karena kemarin sudah jelas pernyataan dari bapak Lukas Enembe sendiri bahwa IPDN harus prioritaskan orang asli papua dan kami kembali menuntut itu lagi.
"Apa yang bapak gubernur sampaikan pada kesempatan kali ini kami sampaikan itu dan kami juga meminta penjelasan oleh direktur IPDN juga menyangkut mekanisme atau pola apa yang mereka pakai untuk melakukan perubahan-perubahan atau pengacakan nama ini, dari tolikara bisa ada di yapen waropen terus dari yapen waropen bisa ada di tolikara," ungkap Musa
Sekali lagi Musa Moses Willyame Serela menegaskan bahwa jika aspirasi mereka tidak dijawab oleh MRP dan Pemerintah Provinsi Papua, maka pihaknya akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak ke Kampus IPDN.
"Kami akan melakukan pemalangan dan duduki kampus IPDN di Buper Waena," ancamnya.
Kesempatan yang sama Ketua Adat Wilayah Lapago, Purnawirawan, Paus Kogoya mengaku tidak puas dengan proses seleksi yang terjadi di IPDN Papua.
Ia beranggapan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya.
"Saya selaku orang tua dan juga kepala suku, sampaikan tidak puas atas penerimaan Praja IPDN tahun 2021 yang sudah dilakukan, sebab tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme," ucapnya.
Adapun 4 point tuntutan yang disampaikan oleh Pemuda dan Toko Adat wilayah Lapago, Meepago dan Anim-Ha yakni :
1. Kepada panitia penerimaan SPCP IPDN Tahun 2021 agar mengkonfirmasi kembali pemberian kuota sesuai SK Mendagri No. 892.1/1022 Tahun 2021 yang menyebutkan dengan jelas bahwa 62 orang adalah mutlak kuota calon praja IPDN milik Papua diluar usulan afirmasi OAP Tahun 2021.
2. MRP, BKD Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua agar mengusulkan kembali nama-nama calon praja untuk di konfirmasikan sesuai dengan data penerimaan OAP sebelumnya praja IPDN Tahun 2021 sesuai mekanisme yang berlaku demi percepatan pembangunan SDM OAP di bidang pemerintahan.
3. Menolak pelaksanan afirmasi OAP (orang asli Papua) buatan unsur panitia SPCP IPDN Jatinangor dan oknum BKD Provinsi Papua terlibat dengan jelas melanggar tugas kewenangan dan pokok fungsi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
4. Panitia SPCP IPDN gagal melaksanakan perintah SK Mendagri No. 892.1/1022 Tahun 2021 maka kembalikan kuota calon Praja IPDN asal Kabupaten Tolikara, Mappi dan Deiyai sesuai penetapan SK Mendagri no. 892.1/1022 Tahun 2021. 
- Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tak Miliki Dasar Hukum dan Politik, Politikus PDIP: Sudahlah, Kita Tutup Wacana Ini
- Keuskupan Agung Merauke Harap Masyarakat Boven Digoel Dapat Menerima Keputusan MK
- Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Mendorong Sinergi Antara Kesekretariatan dan Komisioner
