Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid telah mengkonfirmasi informasi yang berkembang di media sosial yang memperlihatkan pertemuan tokoh separatis Papua dengan Senator Spanyol dan Senator Daerah Otonom Navarra dan Basque.
- KONI Papua Gelar Ibadah Lepas Sambut Tahun Baru dan HPI Ke-167 tahun 2022 di Kota Jayapura
- Diduga Palsukan Tanda Tangan JK, DMI Pecat Arief Rosyid
- Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
Baca Juga
Pihak-pihak terkait yang dihubungi KBRI Madrid mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan dalam kapasitas pribadi, serta tidak merupakan bagian dari sikap Kerajaan Spanyol yang mendukung integritas wilayah NKRI.
Demikian disampaikan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol Muhammad Najib dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Sabtu, 19/2).
Tokoh separatis Papua yang melakukan pertemuan itu adalah yang selama ini mengklaim diri sebagai Presiden ULMWP.
“KBRI Madrid telah mengkonfirmasi hal tersebut ke pihak-pihak terkait dan dijelaskan pertemuan tersebut dalam kapasitas pribadi anggota senat. Dipastikan kegiatan tersebut tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah dan negara Spanyol yang konsisten mendukung integritas wilayah dan kedaulatan RI,” ujar Dubes Najib.Dikutip dari Kantor Berita RMOL.
Dia menambahkan, KBRI Madrid mengecam petualangan oknum mendorong separatisme Papua dan Papua Barat yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Penyebaran hoax dan pemutarbalikan fakta serta misinformasi menjadi motif utamanya.
“Pemerintah Spanyol dan Pemerintah Indonesia secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing. Sikap ini dicerminkan dalam berbagai pernyataan serta pertemuan pejabat tingkat tinggi kedua negara,” sambung Najib lagi.
Pada bagian akhir, KBRI Madrid mengatakan, terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah dan berbagai kalangan di Spanyol untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai Indonesia, termasuk mengenai kelompok separatisme dan aksi terorisme yang hanya menimbulkan penderitaan bagi rakyat. 
- PBB: Dalam 48 Jam Ada Lebih dari 50.000 Orang Ukraina Tinggalkan Negaranya
- Ketua GM KOSGORO: Terkait DOB Presiden Harus Memanggil Gubernur Papua Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah di Daerah
- Resmi, Partai Hanura Usung Jack Komboy Maju Calon Walikota Jayapura
