Terkait proses politik yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang tentang Daerah Otonomi Baru, Polresta Jayapura Kota tetap lakukan kegiatan-kegiatan Kepolisian dalam rangka mengantisipasi dan menciptakan Kamtibmas.
- Kerahkan Mesin Politik, Hanura Papua Siap Menuju Kemenangan di 2024.
- LaNyalla: Di Papua, Akses Jaringan Internet Akan Bisa Jangkau Hingga Desa
- Besok, Partai Perkasa Akan Disahkan Kemkumham
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Kapolresta Jayapura Kota AKBP Dr. Victor D. Mackbon kepada awak media bertempat di Kantor LMA Port Numbay usai menghadiri Launching Para-Para Adat Restorativ Justice, Senin (27/6).
AKBP Victor Mackbon menegaskan, upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian tentunya merupakan upaya pencegahan yang lebih diutamakan. "Apapun yang nantinya menjadi keputusan dari Pemerintah tentunya kami sebagai aparat Kepolisian akan mengawal prosesi ini agar tujuan yang diharapkan oleh Undang-undang dapat tercapai," tandasnya.
"Tentunya ada pihak-pihak yang masih Pro dan Kontra terkait proses rancangan Undang-undang tersebut, menanggapi itu kami tetap memberikan himbauan agar semuanya tetap bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing terutama tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.
Lebih lanjut kata AKBP Victor Mackbon, dalam era demokrasi, ini merupakan hal yang biasa antara yang pro dan kontra, selama masih berjalan wajar dan tidak mengganggu ketertiban umum hal tersebut tidak masalah, namun bila sebaliknya maka akan diambil langkah-langkah Kepolisian tentunya.
"Upaya pencegahan yang dilakukan hingga kini kami hadirkan BKO Brimob Nusantara sebanyak satu kompi untuk membackup Polresta Jayapura Kota khususnya untuk menjaga Kamtibmas tersebut. Kita berharap pola-pola pengamanan yang dilakukan dalam bentuk sinergitas TNI-Polri dalam bentuk patroli dan himbauan Kamtibmas agar semua pihak bisa memahami proses tersebut," pungkasnya.
Ia pun menghimbau, jangan sampai ada upaya-upaya yang mengganggu Kamtibmas hingga akhirnya ada sikap tegas melalui langkah-langkah penegakkan hukum nantinya. {R]
- DPR Papua Desak Pemerintah Pusat Dan DPR RI Segera Revisi UU Pemilu.
- BEM Nusantara: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bukan Keinginan Rakyat
- Bersinergi Menuju Kemenangan Pemilu 2024, Topik Utama RAKERWIL Partai NasDem Papua
