Merauke, 14 Mei 2026 — Kelangkaan dan sulitnya akses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi petani dan nelayan di Provinsi Papua Selatan menjadi sorotan serius Sularso yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Papua Selatan. Persoalan tersebut dinilai bukan semata akibat keterbatasan kuota, melainkan dipicu carut-marut distribusi dan lemahnya pengawasan penyaluran BBM subsidi di lapangan.
- Gamki Papua, Apresiasi Mentri Yaqut C, Q. Telah Percayakan Putra Terbaik Papua Duduki Jabatan Di Kemenag RI.
- Taman Mappi Bangkit Siap Menjadi Oase Kekinian di Kota Kepi
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mappi Melalui Kerjasama dengan RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Baca Juga
Dalam wawancara secara daring dari Jakarta, Sularso mengaku menerima banyak aduan dari kelompok tani di wilayah lumbung pangan Merauke serta nelayan tradisional di wilayah pesisir Merauke, Mappi dan Asmat yang mengalami kesulitan memperoleh solar subsidi untuk menunjang aktivitas produksi dan operasional mereka.
“Keluhan masyarakat hampir sama. Petani dan nelayan sangat sulit mengakses BBM subsidi. Masalah utamanya saya kira ada pada distribusi dan pengawasan di lapangan,” kata Sularso.
Ia menjelaskan, berdasarkan penjelasan pihak Pertamina, alokasi BBM subsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Papua Selatan sebenarnya dinilai mencukupi. Bahkan dalam laporan penyaluran, realisasi serapan disebut masih berada di bawah kuota yang disediakan. Namun dalam praktik di lapangan, petani dan nelayan justru kerap mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi sesuai rekomendasi kebutuhan yang telah dikeluarkan oleh dinas terkait.
Menurut Sularso, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola distribusi BBM subsidi. Akibatnya, petani dan nelayan tidak sepenuhnya memperoleh BBM sesuai kebutuhan riil di lapangan. Situasi itu juga diperparah dengan dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, keterbatasan ekonomi membuat sebagian besar petani dan nelayan tidak memiliki kemampuan membeli BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi di pasar tidak resmi ketika akses terhadap BBM subsidi semakin sulit. Kondisi ini berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya produksi, aktivitas melaut, distribusi hasil panen, hingga produktivitas sektor pangan masyarakat.
Sularso meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekomendasi BBM bagi petani dan nelayan agar penyalurannya benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menilai pengawasan terhadap SPBU penyalur BBM subsidi untuk sektor pertanian dan perikanan harus diperketat guna memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya membantu rakyat kecil justru tidak dinikmati oleh petani dan nelayan yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya. 
- Peringati Hari Bhakti Pertanian 2024, Sejumlah Lomba Diselenggarakan di Kampung Telaga Sari
- Festival Amba Mbembe Angkat Cerita Rakyat, Ratusan Peserta Ikut Meriahkan Lomba
- Di Perbatasan RI-PNG, Dua Orang Diamankan Beserta Barang Bukti Ganja
