Anggota DPD RI perwakilan Papua Selatan, Sularso, S.E., turut menghadiri Rapat Pleno Komite II DPD RI yang digelar pada Senin (14/10).
- KPU Papua Selatan Lakukan Evaluasi dan Klarifikasi Jelang PSU di Boven Digoel
- Wujudkan Pilkada yang Sehat di Boven Digoel, PPD dan PPS Perlu Dibekali Bimtek
- Hak Angket Pemilu Tidak Perlu, Pengamat: Semua Pihak Harus Bijaksana
Baca Juga
Dalam rapat tersebut, Komite II membahas penyusunan usulan empat rancangan undang-undang (RUU) yang akan diajukan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025.
Salah satu RUU yang menjadi perhatian khusus adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sularso menekankan pentingnya RUU ini, terutama dalam mendukung program nasional pemerintah yang berencana membuka lahan pertanian seluas 2,5 juta hektar di Papua Selatan.
“Perlindungan berkelanjutan atas lahan tersebut sangat dibutuhkan agar program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat setempat,” ujar Sularso.
Sebagai wakil daerah asal Papua Selatan, Sularso menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan RUU tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Papua Selatan.
“Saya akan memastikan bahwa aspirasi masyarakat Papua Selatan terwakili dengan baik, dan berharap hasil rapat hari ini dapat memperkuat perjuangan kami dalam menjaga kelangsungan lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Rapat Pleno Komite II DPD RI ini diharapkan dapat menghasilkan usulan yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Selatan.
- Kepala Otoritas IKN: Ketangguhan Sektor Informal Perlu Mendapat Perhatian Lebih Besar
- Pilkada 2024, Pastor John Jonga: Jangan Tertipu Pilih Kandidat, Seperti Membeli Kucing Dalam Karung
- Ketua Komisi II: Pemekaran Provinsi di Papua Buka Peluang Revisi UU Pemilu dan Penambahan Anggaran
