Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, Lakukan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan RI-PNG

Dilaksanakan rapat koordinasi dengan tujuan meningkatkan sinergitas program pembangunan kawasan perbatasan dan menghimpun permasalahan-permasalahan perbatasan Darat dan Laut di kawasan perbatasan RI-PNG.

Baca Juga

BKPSDM Papua Selatan Resmi Perpanjang Penutupan Pendaftaran CPNS 2024
Semangat Kesehatan Mewarnai HKN ke-59 di Kabupaten Mappi: Pj. Bupati Mendorong Inovasi Layanan Kesehatan
Peringatan Hari Bakti PUPR Ke 76, BPJN Merauke Terus Fokus Membangun Infrastruktur Wilayah Selatan Papua

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021 di Aula Megaria Hotel yang dihadiri peserta 32 orang terdiri dari TNI- Polri, OPD terkait, dan kepala kampung distrik perbatasan di Kab. Merauke.

Narasumber dan materi kegiatan antara lain :

1. Danrem 174/ATW Merauke dengan materi isu-isu lintas batas dan sistem pengamanan perbatasan darat RI-PNG

2. Danlantamal XI Merauke dengan materi isu-isu lintas batas dan sistem pengamanan perbatasan Laut RI-PNG

3. Kepala Badan pengelolaan perbatasan dan kerjasama Provinsi Papua dengan materi arahan umum terkait pengelolaan perbatasan di Provinsi Papua

4. Kepala Badan Pengelolaan perbatasan daerah Kabupaten Merauke dengan materi pengelolaan perbatasan di Kabupaten Merauke

Hal itu di sampaikan Suzana D. Wanggai selaku kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, ia menyampaikan

"Tentu kita bicara perbatasan semua komponen itu ada di dalamnya jadi bukan hanya satu dua pihak semua stakeholder ada di dalam, sejak lock down Indonesia -Papua New Guinea belum pernah duduk bersama untuk membicakan isu-isu perbatasan, pada hari kita bisa sama-sama

kita mau mencari menghimpun isu-isu tentu dari semua perbatsan kita yang panjang nya 800 Km untuk darat tentu isu-isunya berbeda" Ujar Suzana D. Wanggai

Untuk nantinya akan dilaksanakan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Papua New Guinea secara virtual dengan mengangkat isu-isu lintas batas.

dengan adanya isu-isu atau permasalahan kita akan menyampaikan kepada pemerintah Papua New Guinea yang bisa kita sampaikan akan kita sampaikan, ini masuk dalam agenda-agenda pertemuan perbatasan Indonesia-PNG yang disebut borderliaison meeting" Tambah Suzana D. Wanggai

Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, dalam sambutanya ia menyampaikan.

"perlakuan khusus pelintas batas orang kita, para orang-orang kita yang ada keterlibatan warga RI-PNG jangan sampai mereka masuk dan kita tidak tau, sehingga menyebabkan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia wilayah Merauke perbatasan" Ujar H. Riduwan

"Ini perlu juga penanganan khusus dari Dinas Kesehatan, TNI, Polri dan Dinas terkait" Tambah H. Riduwan.