Kontradiksi pemahaman antara relawan dan PDI Perjuangan soal petugas partai, bisa menyebabkan dukungan ke Ganjar Pranowo berguguran.
- Sidang Pleno Musda KNPI Boven Digoel Dimulai, Karateker Muis: Pimpinan Sidang Harus Netral
- Hasil Uji Kelayakan Anggota KPU-Bawaslu Diputus Malam Ini, DPR RI Diingatkan Penuhi 30 Persen Keterwakilan Perempuan
- KPK Buka Pendaftaran Seleksi Terbuka, Ini Daftar Jabatan Yang Akan di Isi Dari Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
Baca Juga
Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan mengatakan, realitas munculnya relawan dalam dunia politik adalah suatu kelompok yang secara ideologi menentang arogansi partai politik.
“Para relawan-relawan ini mendukung Ganjar atas diri pribadi Ganjar. Namun kemudian, ideologi dasar para relawan-relawan ini terbentuk bahwa mereka itu ingin melawan arogansi partai politik, hari ini begitu kental ditunjukkan oleh PDIP," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/6).
Menurut Tamil, arogansi yang ditunjukkan PDIP diyakini telah membaur dengan ketidaknyamanan dalam tubuh para relawan Ganjar. Namun demikian kata Tamil, relawan tidak mempunyai pembuktian di dalam dunia politik.
"Kita tidak bisa mengklaim kemenangan seorang tokoh itu karena kekuatan atau keampuhan para relawan. Walaupun mungkin pada kenyataannya para relawan-relawan itu memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup besar. Namun itu tidak bisa divalidasi," kata Tamil.
Karena, menurut Tamil, validasi hanya bisa dilakukan adalah oleh partai politik. Maka kemudian, PDIP dianggap tidak mau "didikte" oleh para relawan-relawan.
"PDIP tentu dengan polanya, dengan jargonnya, aturan-aturannya, di mana PDIP itu bersikap bahwa seluruh kader-kader partai itu adalah petugas partai, walaupun dia duduk di jabatan publik. Saya sebagai seorang komunikolog politik dan hukum, tentu saya sudah mengalami hal ini bertentangan dengan konstitusi," terang Tamil.
Dosen Universitas Dian Nusantara ini menjelaskan, partai politik adalah sebuah sarana yang menghantarkan putra-putri terbaik bangsa, setelah dididik, digembleng dan dikader dalam partai politik, lalu kemudian dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi jabatan publik.
"Setelah dia menduduki posisi jabatan publik, tentu dia adalah petugas rakyat, bukan petugas partai," tegas Tamil.
Sehingga kata Tamil, jika analogi PDIP tetap bahwa kadernya yang menduduki jabatan publik apalagi eksekutif disebut petugas partai, maka PDIP seolah-olah ingin lebih berkuasa daripada Republik Indonesia.
"Karena anak buahnya yang menjadi presiden, jabatan tertinggi eksekutif, dia sebagai suatu lembaga partai politik, dia berada di atas daripada anak buahnya tadi. Ini yang sebenarnya tidak pas. Namun ya itu tadi, adanya kontradiksi pemahaman antar relawan dan partai politik ini, menyebabkan gugurnya dukungan-dukungan kepada Ganjar," pungkas Tamil.
- Resmi Maju, Kumar Serahkan Berkas Mendaftar Calon DPD RI Ke KPU Papua
- Terpilih Aklamasi, Supriadi Laling Pimpin HIPMI kota Jayapura 3 Tahun Kedepan
- Penampilan Terbaru Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang Disandera Bersama Egianus Kogoya
