Merauke – Forum Rakyat Papua Selatan (Forpas) menyuarakan desakan agar dilakukan pemilihan ulang secara menyeluruh terhadap unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forpas, Thomas Tonggap, dalam sesi wawancara bersama wartawan pada awal pekan ini. Kamis, (12/06).
- Polda Papua Awasi Antrean Pengisian BBM di SPBU Kota Jayapura
- Festival Sejuta Rawa Memicu Kreativitas Anak Muda dalam UMKM
- Panen Raya Padi Seluas 14.000 Hektar Hasil Optimasi Lahan di Merauke
Baca Juga
Dalam pernyataannya, Thomas menyebut bahwa lembaga MRP saat ini tidak menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengawal kebijakan otonomi khusus (Otsus). Ia menyoroti kinerja pimpinan MRP yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua (OAP), bahkan dituding menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Ketua MRP tidak bekerja pada porsinya. Ia justru menggunakan mandat kelembagaan untuk mengejar proyek-proyek dinas. Padahal tugas utama MRP adalah mengawal hak-hak dasar OAP, termasuk dalam urusan formasi CPNS dan regulasi Otsus,” ujarnya.
Forpas menegaskan bahwa pemilihan Wakil Ketua I dan II MRP yang saat ini sedang bergulir harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap posisi Ketua. Thomas menolak mekanisme pemilihan parsial yang hanya mengganti sebagian unsur pimpinan.
“Kalau mau dilakukan perubahan, maka pemilihan harus serentak untuk tiga pimpinan sekaligus. Jangan hanya dua. Kalau tidak, ini hanya jadi upaya melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kecurigaan atas percepatan pembahasan tata tertib (tatib) di internal MRP. Menurutnya, langkah tersebut terkesan dipaksakan demi mengamankan figur-figur tertentu yang diatur untuk duduk di unsur pimpinan.
Selain menyoroti kinerja lembaga, Forpas juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan praktik tekanan kepada dinas-dinas pemerintahan, termasuk Dinas Pendidikan, terkait permintaan proyek yang dilakukan oleh oknum pimpinan MRP.
“Kami bicara berdasarkan pengakuan dari para kepala dinas. Wartawan silakan konfirmasi langsung. Sudah banyak yang resah,” tambah Thomas.
Ia menekankan bahwa seruan ini bukan dilandasi oleh kekecewaan atas proses politik DPRK atau DPRP, melainkan murni dorongan untuk penyegaran lembaga MRP agar kembali pada fungsinya sebagai benteng aspirasi OAP.
Forpas meminta agar Badan Kehormatan MRP mengambil sikap tegas untuk melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pimpinan lembaga tersebut, termasuk mempertimbangkan pergantian total demi perbaikan institusi ke depan. 
- MRP Papua Selatan Tetapkan Antoneta Mokom dan Nikolaus Mahuze sebagai Wakil Ketua Baru
- Ketua MRP Papua Selatan Klarifikasi Isu Pemilihan Pimpinan dan Fungsi Lembaga
- Tim Gabungan Perbatasan RI-PNG Amankan WNA Asal PNG Tanpa Dokumen dan Membawa Narkotika
