Gagas Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Tim Deklator Wajib Diberikan Jabatan 

Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Adat Doberai Provinsi Papua Barat Daya, Abner Ijie , Sekretaris Panitia Kongres Dewan Adat Masyarakat Adat Doberai Provinsi Papua Barat Daya, Aris Kambu  dan sub dewan adat Klabra,  Moi Klin, dan Imeko
Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Adat Doberai Provinsi Papua Barat Daya, Abner Ijie , Sekretaris Panitia Kongres Dewan Adat Masyarakat Adat Doberai Provinsi Papua Barat Daya, Aris Kambu dan sub dewan adat Klabra, Moi Klin, dan Imeko

Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Adat Doberai Provinsi Papua Barat Daya, Abner Ijie mengakui Ketua Tim Deklator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andi Asmuruf tdua kali telah menemui Penjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk mengkomunikasikan posisi atau jabatan yang di usulkan oleh timnya namun tidak direspon oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.


Sedangkan usulan dari Tim Presidium dan Percepatan sudah di akomodir oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Hadirnya provinsi ini, Lanjut Abner Ijie, awal pengagas sebenarnya dari tim deklator yang telah berjuang selama belasan tahun hingga ada korban nyawa. Penjabat Gubernur harus memperhatikan ini dengan baik karena kalau tidak memperhatikan akan menimbulkan polemik.

Tujuan pemekaran ini ada kebijakan negara bagaimana untuk memakmurkan masyarakat papua agar ikut serta mengamankan situasi keadaan di Papua.  Jadi Penjabat Gubernur juga harus punya pikiran yang baik sehinggah tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dalam waktu satu minggu atau dua minggu kedepan agar ditangapi nama-nama usulan tim deklator dengna serius. ia berharap agar secepatnya ada nota dinas untuk nama-nama yang mereka usulkan.

" Rasa kekecewaan kami khususnya tim deklator tidak di akomodir dengan baik," kata Abner Ijie, Minggu 19 Maret 2023

Abner Ijie mengatakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang dengan latar belakang seorang akademisi tentunya tahu langka-langka apa yang harus di perbuat dan harus komitmen dengan apa yang telah di bicarakan bersama ketua Tim Deklator Pemekaran Papua Barat Daya.

Sekretaris Panitia Kongres Dewan Adat Masyarakat Adat Doberai Provinsi Papua Barat Daya, Aris Kambu mengatakan secara pribadi dan lembaga mendukung kebijakan Penjabat Gubernur papua Barat Daya. Namun Penjabat Gubernur harus menghargai perjuangan dari pada tim deklator. Karena porsi yang terbagi dalam birokrasi ini hanya dua kelompok yang masuk yaitu Tim Presidium dan Percepatan. Berdasarkan historis pemekaran provinsi Papua Barat Daya, Tim Kaki Abu yang di pimpin oleh Andi Asmuruf adalah pengagas awal pemekaran provinsi ke 38 ini.

Untuk menjaga situasi kamtibmasn di Provinsi ini, Aris Kambu tegaskan Penjabat Gubernur harus bersikap untuk mengakomodir nama-nama usulan dari tim deklator ini untuk menjaga kesemimbangan di tubuh pemerintahan provinsi.  

"Kami masyarakat adat tetap mendukung dan menjaga situasi kantibmas di provinsi Papua Barat Daya, " Kata dia

Sebagi tujuh suku besar di wilayah adat Doberai, Aris Kambu mengatakan Hak adat kita yang melekat kepada lembaga kultur yaitu MPR, DPR Otsus dan DPRK itu adalah hak politik, hak adat tujuh suku besar yang punya tanah, punya pohon, punya air, punya hak ulayat di atas wilayah hukum adat Doberai yang berhak menduduki jabatan-jabatan itu.

" Saudara-saudara kita yang dari luar sesama asli Papua itu harus menghargai, menghormati kita. Karena kita orang Doberai yang merantau pergi ke wilayah saudara-saudara kita yang Maipago, Laipago, Tabi atau saireri, kami juga menghargai mereka. kami tunduk kepada mereka.  mereka punya hak politik kami tidak bisa caplok. karena kami anak adat kami tahu itu, " kata dia

Sehinggah, Ia berharap, agar tiga lembaga tersebut di khususkan oleh orang adat di wilayah doberai. ia juga tegaskan agar kelompok-kelompok yang memboncengi kepentingan tertentu agar tetap menjaga situasi kamtibmas untuk menyongsong pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. 

" Kami tetap dari dewan masyrakat adat doberai akan mengawal itu sampai pesta demokrasi iti selesai. karena negara punya barometer untuk wilayah di Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua pegunungan. agar bisa menyelesaikan pesta demokrasi dengan baik. " Kata Aris Kambu 

Ia minta kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Daya bisa mengakomodir tujuh suku besar untuk menduduki  jabatan di pemerintahan ini untuk menjaga kestabilan di provinsi ini.

" Raja Ampat, Maya, Moi,Klabra,Tehit, Imeko, Maybrat, abun,Tambrauw, itu harus tujuh itu ada di birokrasi pemerintahan provinsi Papua Barat Daya,ketika keadilan terjadi mereka bisa menjaga wilayah hukum adat mereka masing-masing," kata Haris Kambu. 

Perwakilan Sub Suku Klabra, Gidion Kilmi,  tokoh masyarakat adat Klabra menyampaikan kepada semua komponen yang berkepentingan di wilayah adat Doberai untuk semua pihak menciptakan suasana yang baik untuk kelancaran pemerintahan provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan harapan kita bersama.

“ Terlepas dari itu kami menyampaikan kepada semua pihak untuk bagaimana mendukung sepenuhnya kebijakan yang di ambil oleh Pejabat Gubernur Papua Barat Daya untuk proses pemerintahan ini mulai dari hari ini dan seterusnya. itu harapan masyarakat adat secara khususnya. sub suku Klabra dan secara umum keseluruhan kami anak-anak adat Doberai,” kata dia

Sementara, perwakilan dari Moi Klin, Gerson Malak berpandangan, apa yang menjadi instruksi penjabat gubernur harus di dukung semua pihak. Dewan adat yang dipimpimnya telah berjalan selama 2 tahun, untuk itu Ia bersyukur telah bergabung dengan dewan adat ini .

” Kami memgapresiasi suku kami dilibatkan di dalam dewan adat masyarakat Doberay sehingga kami bisa memperjuangkan hak-hak adat kami,” kata Gerson.