Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengecam sikap arogansi dari Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang telah melaporkan buruh ke Polda Banten, terkait aksi buruh di kantor Gubernur Banten yang lalu.
- Patroli Dialogis Polres Boven Digoel, Ciptakan Situasi Kondusif pada Tahapan Pemilu
- Mengaku di Tembak OTK, di Diduga Mobil Ketua KPU Merauke Hanya di Lempar Pemuda Dalam Pengaruh Miras
- Penasehat Hukum Mantan Kadis Pertambangan Raja Ampat Desak Kejaksaan Sorong Periksa Selviana Wanma
Baca Juga
Mirah menyayangkan mental Gubernur Banten yang tidak memiliki empati terhadap aspirasi buruh Banten. Padahal buruh Banten yang melakukan aksi adalah warganya sendiri.
ASPEK Indonesia mencatat bahwa statemen Gubernur Banten, beberapa waktu yang lalu justru menunjukkan sikap tidak adanya empati terhadap buruh. Pernyataannya justru memicu kemarahan buruh di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah ketika Gubernur Banten Wahidin Halim meminta pengusaha untuk mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah provinsi. Menurut Gubernur Banten, masih banyak pekerja yang mau digaji antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat,Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis, Senin (27/12).
Pernyataan Gubernur Banten itu telah merendahkan dan menyinggung harga diri buruh Indonesia karena telah melanggengkan praktek rezim upah murah dan tidak aspiratif dalam menerima masukan dari serikat buruh khususnya di Banten.
Sikap arogan Gubernur Banten kembali ditunjukkan dengan melaporkan buruh yang aksi di kantor Gubernur Banten, ke Polda Banten.
Mirah Sumirat mengingatkan, sebagai pejabat kepala daerah, seharusnya Gubernur Banten lebih bijaksana. Jangan karena Gubernur Banten gagal dalam menyerap aspirasi rakyatnya, kemudian justru melimpahkan kelemahannya dengan melaporkan rakyatnya sendiri ke Polda Banten. Sikap Gubernur Banten sangat memalukan! Gubernur Banten jangan lupa bahwa dia bisa duduk di kursi Gubernur Banten adalah karena adanya buruh dan rakyat yang memilihnya. Giliran mau pilkada, dia ngemis suara buruh! Jangan lupa diri dengan jabatan yang diamanahkan oleh rakyat!, tegas Mirah Sumirat.
ASPEK Indonesia mendesak Gubernur Banten untuk menarik laporannya dari Polda Banten dan meminta kepada Polda Banten untuk membebaskan buruh dari segala tuntutan hukum, tutup Mirah Sumirat. 
- KNPI: Kalau Rasisme Tak Dihentikan, Bisa Bahaya
- Polres Merauke Tangani Kasus Penganiayaan di Jalan Nowari
- Agar Dapat Pinjaman Dana PEN Rp 350 Miliar, Andi Merya Suap Pejabat Kemendagri Rp 2 Miliar
