Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke melakukan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat, Rabu (12/8).
- Staf Ahli Bupati Boven Digoel Membuka Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan
- Fokus pada Pencapaian Bupati Merauke dalam Panen Padi
- Ambroncius Ternyata Pernah Minta Dukungan Warga Papua Saat Nyaleg, Yan Harahap: Manusia Tak Ada Akhlak!
Baca Juga
Pertemuan tersebut guna menindak lanjuti Pengumuman Bupati Merauke Nomor: 440/3210 tertanggal 3 Agustus 2020 Tentang Penundaan Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2018.
Saat ditemui Reporter RMOL Papua, Pj Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli usai pertemuan dengan berbagai Unsur Masyarakat mengatakan bahwa pihaknya mengundang berbagai unsur Masyarakat berdasarkan instruksi Bupati Kabupaten Merauke Frederikus Gebze.
“Arahan Bupati sebelum diumumkan itu kita undang lintas etnis dan juga forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Kapolres dan Dandim tentunya SKPD terkait," ucapnya.
Menurutnya, penundaan pengumuman hasil CPNS Tahun 2018 ini karena pertimbangan keamanan yang terjadi di Kabupaten lain pasca pengumuman hasil.
“Jadi penundaan ini dengan memperhatikan situasi di Kabupaten lain, kita berharap setelah pengumuman tidak terjadi juga di Kabupaten Merauke," katanya.
Dirinyapun memastikan bahwa kuota tes CPNS 2018 untu Kabupaten Merauke yaitu berjumlah 472 itu yang telah diverifikasi.
"Kita ita pastikan bahwa proporsi OAP dan non OAP itu betul-betul bisa terwujud. Misalnya dari kuota itu 80% OAP dan 20% non OAP. Dari 80% itu kita pastikan bahwa proporsi untuk Marind asli mendapatkan proporsi 50% dan yang 30% itu lintas Papua lainnya.
Kata Ruslan Ramli, direncanakan juga di bulan Oktober kuota 2019 dan 2020 akan ada lagi tes CPNS.
Sehingga, diharapkan kepada yang belum terakomodir di tes 2018 bisa mengikuti lagi tes yang akan dilaksanakan nanti.
"Kuota 2019-2020 sebanyak 802 kita lihat itu pun pasti ada kebijakan afirmasi, diharapkan ada sinergitas dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder agar transformasi informasi ini sampai kepada masyarakat;" ungkap Ruslan Ramli 
- DPA OPD Pemda Boven Digoel 2022, Bupati: Belum Diperkenankan Untuk Lelang Pekerjaan Barang dan Jasa
- BKPSDM Tegaskan Tidak Ada Kesengajaan Pemblokiran Formasi Jabatan Tertentu Dalam Pendaftaran CPNS
- Pemkot Jayapura, Tertipkan Parkiran Diruas Jalan Kota, Guna Menghindari Kemacetan
