Proses tahapan Menuju Musyawarah Daerah (Musda) Ke XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua saat ini proses telah berjalan, ditargetkan pada bulan November 2021 di kota Wamena, Kelompok Cipayung meminta saat verifikasi OKP/OKPI, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, menginat banyak organisasi abal-abal yang tiba-tiba bermunculan serta tidak memiliki Kaderisasi yang jelas.
- Tumbuhkan Rasa Nasionalisme, Prajurit Habema Ajari Anak-anak Bombam Lagu-lagu Kebangsaan
- Sekretaris Komisi V DPRP Berikan 50 Sak Semen Kepada SMAN 3 Merauke
- Peningkatan Kualitas Produk Hukum Kampung Wasur Melalui Pelatihan Gerpamat oleh PDM Merauke
Baca Juga
Saat ditemui wartawan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Opinus Sogoneap mendukung Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk melakukan verifikasi OKP/OKPI peserta Musda.
"Mengingat terlalu banyak organisasi, tetapi masih dipertanyakan perannya terhadap masyarakat, setiap OKP/OKPI Nasional harus membuktikan SK dari Kemenkumham RI, Akta Notaris, sekretariatnya juga harus jelas di Jayapura dan juga terdaftar di Kesbangpol Provinsi itu saja yang bisa menjadi peserta Musda KNPI Papua," Ungkapnya Kepada Awak Media di kota Jayapura, Senin (01/11)
Lanjut, Opinus Sogoneap sebagai salah satu Ketua dari OKP yang tergabung dalam Kelompok Cipayung selaku Organisasi Induk yang melahirkan KNPI, kembali menegaskan bahwa OKP/ OKPI yang tidak lengkap secara administrasi tidak dapat mengikuti Musda
"Yang tidak ada Akta Notaris, tidak ada SK Kemenkumham, tidak memiliki AD/ ART, kami dengan tegas sebagai organisasi induk yang melahirkan KNPI meminta untuk diverifikasi organisasi yang tidak lengkap secara administrasi, tidak diikut sertakan di dalam Musda KNPI," jelasnya
Selain itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jayapura, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya memperoleh informasi terkait banyaknya organisasi yang tiba-tiba muncul ketika adanya Musda KNPI.
"Kami dari Cipayung yang menjadi ibu yang melahirkan KNPI kami menolak dengan tegas adanya organisasi-organisasi yang tidak jelas yang munculnya hanya ketika ada moment-moment tersebut, termaksud ketika ada Musda KNPI," tegas Mahfud
Kesempatan yang sama Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Opinus Sogoneap mendukung Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk melakukan verifikasi OKP/OKPI peserta Musda
"Mengingat terlalu banyak organisasi tetapi masih dipertanyakan perannya terhadap masyarakat, setiap OKP/OKPI Nasional harus membuktikan SK dari Kemenkumham RI, Akta Notaris, sekretariatnya juga harus jelas di Jayapura dan juga terdaftar di Kesbangpol Provinsi itu saja yang bisa menjadi peserta Musda KNPI Papua," ujarnya
Opinus Sogoneap sebagai salah satu Ketua dari OKP yang tergabung dalam Kelompok Cipayung selaku Organisasi Induk yang melahirkan KNPI, kembali menegaskan bahwa OKP/ OKPI yang tidak lengkap secara administrasi tidak dapat mengikuti Musda
"Yang tidak ada Akta Notaris, tidak ada SK Kemenkumham, tidak memiliki AD/ ART, kami dengan tegas sebagai organisasi induk yang melahirkan KNPI meminta untuk diverifikasi organisasi yang tidak lengkap secara administrasi, tidak diikut sertakan di dalam Musda KNPI," jelasnya
Disisi lain, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jayapura, Riky Bofra juga menekankan kepada Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk dapat lebih jeli menverifikasi OKP/OKPI yang nanti masuk ke dalam peserta penuh pada Musda KNPI.
"Kami meminta untuk melihat administrasi-adminiasttasi dimana OKP/OKPI resmi misalnya seperti OKP Nasional harus terdaftar di Kementrian Hukum dan ham yang mempunya akta Notaris yang lengkap dan OKP lokal yang terdaftar di badan Kesbangpol Provinsi," ujar Riky Bofra
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura, Martinus Mabel menambahkan terkait kegiatan koalisi pemuda yang beberapa waktu lalu melakukan kegiatan dengan menggunakan logo OKP/OKPI Kelompok Cipayung tanpa adanya koordinasi
"Saya menegaskan kepada OKP dan OKPI yang beberapa hari lalu melakukan kegiatan koalisi tanpa koordinasi dengan ketua-ketua untuk kasih masuk logo, itu merusak organisasi kami," tegasnya
Martinus Mabel juga berharap kepada pimpinan OKP/1OKPI ketika melakukan kegiatan yang melibatkan organisasi lain dan menggunakan logo harus melakukan koordinasi
"Menuju Musda ini, apapun bentuk kegiatan harus ada koordinasi kepada ketuanya. Apabila terjadi lagi hal yang sama maka kita akan panggil orang-orang tersebut untuk klarifikasi," pungkasnya.
- Pulitzer dan Universitas Musamus Kolaborasi Gelar Workshop Perubahan Kultur Pangan di Merauke, Papua Selatan
- Kodim Boven Digoel Melalui Koramil Getentiri Latih Siswa PBB
- Penjabat Bupati Mappi Kirim 10 Anak Asli Mappi ke SMA Lokon Tomohon untuk Program Peningkatan SDM
