Menindaklanjuti pertemuan yang telah diatur antara pihak perwakilan masyarakat adat pemilik tanah Bandara Sentani, Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura yang rencananya bersama-sama dilakukan di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional (ATR-BPN) Kabupaten Jayapura pada Senin 5 Juni 2023 tak menemui titik terang.
- Kenius Kogoya Apresiasi Atas Terselenggaranya Konferensi II GIDI Wilayah Pantai Utara di Port Numbay
- Bupati Hengki Hadiri Pelantikan KKSS dan IWSS Boven Digoel
- Sukses Turnamen Futsal, Pj Bupati Mappi Terima Apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Baca Juga
Berujung pertemuan itu perwakilan kampung besar yakni, Yahim, Yobe dan Ifar Besar mengaku kecewa lantaran pihak Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura tidak hadir.
Pasalnya dalam pertemuan tersebut, pihak masyarakat pemilik tanah Bandara ingin mempertanyakan soal sertifikat 55 Hektar yang dikeluarkan oleh pihak BPN yang tidak memiliki surat pelepasan adat.
Perwakilan masyarakat Ulayat menyebutkan, tuntutan 55 Hektar tanah milik mereka di area Bandara Sentani yang dijadikan sertifikat palsu.
"Tidak ada surat pelepasan dari masyarakat adat tapi sertifikat bisa BPN terbitkan untuk 55 Hektar untuk areanya, Landasan Pacu, parkiran pesawat dan sekitarnya," ungkap mama Beatrix Felle kepada sejumlah awak media di Kantor ATR-BPN Kabupaten Jayapura, Senin siang (5/6/2023).
Kata mama Beatrix, ini adalah kesalahan pihak ATR-BPN Kabupaten Jayapura yang mengeluarkan sertifikat tanpa surat pelepasan adat.
"Kalau memang Angkasa Pura atau Kementerian Perhubungan mengajukan sertifikat ke BPN kabupaten, kalau persyaratannya tidak lengkap harusnya BPN tidak terbitkan sertifikat, kalau persyaratannya tidak lengkap, alasannya yaitu tidak ada yaitu pelepasan dari adat," imbuhnya.
Mama Beatrix mengatakan bahwa pihak ATR-BPN harus bersedia menggugurkan sertifikat yang dinilai palsu tersebut.
"Jadi rencana batas waktu kami kasih sampai Minggu ini hari Jumat kalau tidak ada tanggapan dari kementerian perhubungan atau Angkasa Pura terpaksa BPN ini sasaran, kami palang," tegasnya.
Sementara itu, Sekertaris Forum Peduli Kemanusiaan, Jhon Maurits Suebu, aksi yang mereka lakukan bukan baru melainkan sudah kali kedua di ATR-BPN bahkan hingga ke DPRD kabupaten Jayapura.
"Proses ini lama sekali di BPN, karena BPN lembaga yang terbitkan sertifikat yang keluarkan sertifikat palsu, kami datang bersuara, sudah lama sekali 2 Minggu lebih," ujarnya.
Bahkan pertemuan tadi bersama pihak BPN, kata Suebu pihaknya seakan-akan digiring membuat laporan polisi.
"Ini sertifikat sudah keluar BPN harus bertanggung jawab, ini dinamika seakan-akan pihak Bandara sedang lari dari masyarakat," tukasnya.
Sebab menurutnya, bukti sertifikat palsu sudah dikantongi, sehingga dirinya bersama pihak pemilik ulayat telah bersepakat bahwa pada pekan depan akan melakukan pemalangan terhadap Bandara Sentani.
"Minggu besok itu kami akan palang, tidak ada waktu lagi
Entah mau kasih izin ke Polisi kah, kami akan palang, karena itu hak kami. Karena banyak sekali moyang kami hilang akibat ulah-ulah yang seperti dilakukan seperti saat ini," tutup Jhon Maurits Suebu yang bersuara bagi kaum tak bersuara.
- Keajaiban Ekonomi: Pelaku UMKM Bersyukur atas Festival Sejuta Rawa ke-2
- Dialog dan Ramah Tamah Pangkoopsau III Dengan Tokoh Masyarakat Papua di Merauke
- Polres Merauke Lakukan Persentase TFG di hadapan Tim Asistensi Sops Mabes Polri
