Program Kartu Prakerja seharusnya dikelola oleh manajemen tersendiri yang diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo.
- Sosialisasi DPMPTSP Boven Digoel: Aktivitas Usaha Yang Tidak Melalui OSS Dianggap Ilegal
- Pj Bupati Mappi Dorong Partisipasi Aktif Partai Politik dalam Pemilu 2024
- Pemda Boven Digoel Gelar Konsultasi Publik Naskah Akademik Ketahanan Pangan Tahun 2022
Baca Juga
Demikian saran yang dikemukakan Waketum DPP Gerindra Arief Poyuono. Ia menyebut, Presiden Jokowi bisa mendelegasikannya kepada Kementerian Koordinator Perekonomian agar kinerja dari program Kartu Prakerja bisa terukur dan sampai pada masyarakat angkatan kerja baru dan buruh yang di PHK.
“Sebab, program pemerintah dalam menyiapkan SDM untuk masuk dunia usaha dan kerja itu sifatnya lintas lembaga, departemen dan institute serta badan usaha milik negara,” ujar Arief Poyuono seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).
Arief menilai, tidak tepat jika Kementerian Tenaga Kerja yang menangani program Kartu Prakerja itu. Alasannya, peserta program Kartu Prakerja tidak melulu akan diarahkan menjadi pekerja formal, tapi juga wiraswastawan yang mandiri
Misalnya, tambah dia, peserta dari desa mendapatkan pelatihan usahawan digital online marketing atau usaha startup. Nantinya, mereka bisa menjadi usahawan online untuk memasarkan produk produk dari pedesaan ke seluruh Indonesia melalui online shopping.
“Misalnya, mereka berjualan bahan jamu asli Indonesia seperti temulawak, jahe, kayu secang, kencur mebel, makanan kampung dan lainnya secara online,” ujar dia.
Sementara Kemenaker dapat membantu menyuplai data-data ketenagakerjaan, Seperti data terkait jumlah angkatan kerja baru, data perusahaan yang melakukan PHK atau perusahaan yang membutuhkan.
Terkait dana yang disediakan Rp600 setiap bulan bagi peserta program ini, Arief menyarakankan pencairannya melalui bank-bank pemerintah.
“Arahkan aja ke bank BRI, Mandiri, BNI, Bank BTN agar bisa langsung disalurkan ke peserta by name, by addres, Peserta diwajibkan membuka rekening di bank BUMN itu sehingga mudah untuk diaudit,” tambah dia.
Arief juga menanggapi soal dana Rp5,6 triliun yang digunakan untuk membayar biaya pelatihan yang dipersoalkan sejumlah kalangan, dengan alasan rawan diselewengkan.
“Gampang kok. Tinggal ditayangkan saja penggunaan dana tersebut oleh management program Kartu Pekerja pada websitenya. Silahkan diaudit BPK serta auditor dari kantor swasta,” ujar dia.
Arief Poyuono meminta para elit parpol dan tokoh masyarakat yang terburu-buru memberi stigma negatif pada program tersebut.
“Kan ada hukum. Kalau ada penyelewengan, ada aparat hukum nanti yang menindak.. Begitu aja kok pada ribut,” ujar dia.
Arief menambahkan, masyarakat sudah lama menanti-nantikan program prakerja yan merupakan janji kampanye Presiden Jokowi pada Pilpres lalu. Masyarakat berharap program itu segera terealisasi.
“Mari kita dukung Kartu Prakerja agar cepat terealisasi. Jangan adu debat dan curiga terus bawaannya dengan programnya Kangmas Joko Widodo,” tandas Arief.
- DPA OPD Pemda Boven Digoel 2022, Bupati: Belum Diperkenankan Untuk Lelang Pekerjaan Barang dan Jasa
- Pemkab Mappi Jalin Kerjasama Kesehatan Rujukan dengan RSUD Merauke
- Sensus Penduduk 2020 BPS : Penduduk Papua Didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z