Kunjungan Lapangan Program IFSIV di Boven Digoel Soroti Ketahanan Pangan, Stunting, dan Infrastruktur Dasar

Boven Digoel, Papua Selatan – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama tim Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI serta International Fund for Agricultural Development (IFAD) melaksanakan kunjungan lapangan Program Indonesia Food Systems and Infrastructure for Villages in Disadvantaged Areas (IFSIV) pada 5–6 Mei 2026 di Distrik Mandobo, Distrik Iniyandit, Distrik Waropko, hingga Distrik Mindiptana.


Dalam kunjungan tersebut, berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat menjadi perhatian utama, mulai dari ketahanan pangan, stunting, akses air bersih dan MCK, hingga pemasaran hasil bumi seperti karet, kopi, umbi-umbian, durian, dan komoditas lainnya.

Wakil Bupati Boven Digoel, Drs. Marlinus Rabu, mengatakan masyarakat sebenarnya telah berupaya meningkatkan produksi pangan maupun hasil perkebunan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Bahkan sejumlah komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan padi telah ditanam dan sebagian sudah dikelola di distrik maupun kampung-kampung.

Namun, menurutnya, kendala utama yang dihadapi masyarakat adalah persoalan konektivitas dan transportasi.

“Kalaupun masyarakat kita sudah berusaha menghasilkan sesuatu di kampung, masalahnya adalah transportasi. Kendala utama yang dialami masyarakat adalah konektivitas antara kabupaten dengan distrik, distrik dengan kampung. Infrastruktur jalan dan kendaraan menjadi kebutuhan paling mendasar karena biaya transportasi hasil bumi sangat besar sehingga tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh masyarakat,” ujar Marlinus Rabu saat diwawancarai awak media di sela-sela kunjungan di Distrik Mindiptana, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, persoalan air bersih juga menjadi perhatian serius. Ia menyebut sumber mata air sebenarnya tersedia, namun banyak yang sudah terkontaminasi.

“Mata air ada, tetapi yang menjadi masalah sudah terkontaminasi dengan kotoran. Ini harus menjadi perhatian serius untuk kesehatan masyarakat. Mungkin harus dibuat sumur bor atau tempat penampungan air bersih yang bisa disalurkan ke rumah-rumah warga,” katanya.

Pemerintah daerah berharap kehadiran tim dari pemerintah pusat dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya melalui program nyata pada tahun 2027.

“Kami berharap kehadiran tim dari pusat ini dapat mendengar langsung kondisi masyarakat dan menyampaikannya ke kementerian terkait. Harapan kami, tahun 2027 sudah ada jawaban sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintah pusat, terutama program dari Bapak Presiden,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kemendes PDT RI, Fince Decima Hasibuan, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan awal pemetaan kebutuhan daerah.

“Kunjungan ini merupakan tahapan untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Selanjutnya kami akan menyusun pemetaan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus diintervensi di Boven Digoel, kemudian dibahas bersama Bappenas,” ujarnya.

Ia berharap program IFSIV dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027 dengan pendampingan berkelanjutan selama lima tahun.

“Program sistem pangan ini berlangsung selama lima tahun. Kami berharap melalui intervensi ini dapat tercipta sistem pangan yang baik, masyarakat yang sehat, pola makan yang baik, stunting berkurang, kemiskinan terurai, lapangan pekerjaan bertambah, penghasilan masyarakat meningkat, dan indeks desa juga naik. Jika semua itu tercapai, maka Boven Digoel dapat lepas dari status daerah tertinggal,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Distrik Mindiptana, Marten Rupang, SE, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang dinilai membawa semangat dan wawasan baru bagi masyarakat.

“Hari ini Distrik Mindiptana mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Ini membuka wawasan masyarakat kampung dan menjadi modal bagi kami ke depan. Bisa dikatakan hari ini menjadi sejarah bagi kami,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak mungkin dilakukan sendiri dan membutuhkan sinergi semua pihak, terutama dengan Kemendes PDT dan OPD terkait.

“Harapan kami, kunjungan seperti ini tidak hanya sekali, tetapi harus berkesinambungan sehingga ke depan benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati masyarakat,” tutupnya.