Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sorong membubarkan pelaksaan vaksinasi Partai Demokrasi Nasional (NasDem) Kota Sorong yang di Terminal Remu, Kota Sorong Sabtu 21 Agustus 2021.
- BPJS Merauke Gelar Pelaksanaan Program (JKN-KIS) di Boven Digoel
- Menjelang Pergantian Pamtas RI-PNG, Danrem 174/ATW Merauke Pimpin Rapat Pencegahan Covid-19
- Polres Boven Digoel bersama Tim Dokes Mabes Polri Laksananakan Pelayanan Vaksin di Pasar
Baca Juga
Satpol PP Kota Sorong yang dipimpin langsung Kasatpol PP, Daniel Jitmau dan rombongan memaksa panitia vaksinasi Ibu Hamil dan vaksin Covid-19 dari Partai NasDem karena dianggap tidak mengantongi ijin pemerintah Kota Sorong.
"Kalian dapat ijin darimana, ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab," kata Daniel
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Nasional Demokrat ( DPW NasDem) Papua Barat, Dominggus Mandacan yang hadir dalam pelaksaan kegiatan tersebut menemui Kasatpol PP dan menjelaskan mengenai surat izin yang telah di urus panitia ke pemerintah Kota Sorong namun di pending
Dominggus Mandacan mengakui telah menyurati Pemeritah Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus lalu namun sampai hari ini tidak ada jawaban dari pemerintah Kota Sorong.
Untuk itu, lanjut Dominggus Mandacan pihaknya langsung meminta izin kepada Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Provinsi Papua Barat untuk meminta ijin dan sudah mendapatkan ijin tertulisnya.
“ Kami sangat sayangkan kalah ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah," kata Dominggus Mandacan.
Pemerintah Kota Sorong, kata Dominggus Mandacan harus mendukung program pemerintah apalagi program vaksinasi karena merupakan salah satu program prioritas dimasa pandemi Covid 19 dan menjadi tanggung jawab semua termasuk partai politik.
Sementara itu menurut, Ketua DPD NasDem Kota Sorong, Ranley Mansawan menyesalkan tindakan pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program kemanusiaan.
"Kenapa harus dilarang, ini bukan kegiatan politik tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan target 70 persen," ujar Ranley.
Setelah terjadi adu argumen antara panitia dan Satpol PP dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda di terminal Remu, rombongan Satpol PP akhirnya meninggalkan Terminal Remu dan pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinkes Provinsi Papua Barat terus berjalan. 
- Launching Vaksinasi Perdana di Kabupaten Boven Digoel
- Jenderal Listyo Sigit Jenguk Sinta Aulia, DPP LPPI: Bukti Pemipun yang Peka Persoalan Masyarakat
- Binda Papua Barat Gelar Vaksinasi Anak dengan Prioritas Siswa Kelas 6 SD
