Tokoh Adat, Akademisi dan Pemuda Dukung Kolaborasi Wujudkan Kedaulatan Pangan di Papua

Penguatan kolaborasi antara akademisi, masyarakat adat, praktisi, pemerintah, petani, dan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan sekaligus kedaulatan pangan di Papua.

Baca Juga

Realisasi PAD Tertinggi 2021, Mendagri Berikan Penghargaan Kepada Pemprov Papua
Keluhkan Nasibnya, Puluhan Sopir Truk Sambangi Kantor DPRD Kabupaten Merauke
Pantau MBG di SMP Gudang Arang, Wapres Gibran Disambut Antusias Siswa dan Masyarakat Sekitar

Semangat tersebut mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan bertajuk "Bersama Wujudkan Kedaulatan Pangan Papua" yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) di Auditorium I Gedung Listrik Polinef, Papua Barat, Senin 27 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Wakil Direktur I Polinef Bidang Akademik, Budiman, menyampaikan apresiasi kepada BEM Polinef atas terselenggaranya seminar untuk membahas isu ketahanan pangan.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal konsumsi, melainkan juga langkah penting dalam menurunkan angka stunting, mengingat kesehatan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan pangan yang bergizi.

Memulai alur diskusi, Dosen Agribisnis Polinef, Dessy Eka Kuliahsari, menjelaskan bahwa ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan, sedangkan kedaulatan pangan menitikberatkan pada kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Ia juga mendorong penguatan pangan lokal seperti ubi, pisang, keladi, dan sagu agar ketergantungan pada pasokan luar daerah dapat dikurangi.

"Fakfak sebenarnya memiliki potensi untuk mandiri pangan. Tantangan kita bukan pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi bagaimana memanfaatkan potensi lokal secara optimal," ujarnya,

Dessy menilai Fakfak sejauh ini telah memiliki ketahanan pangan, namun belum sepenuhnya berdaulat karena masih bergantung pada pasokan dari luar Papua, sehingga gangguan pada jalur distribusi laut berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan di daerah.

Menanggapi pandangan tersebut dari sudut pandang masyarakat adat, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur, menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan harus berjalan seiring pelestarian kearifan lokal masyarakat adat.

“ Pangan lokal bukan sekadar sumber makanan, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya masyarakat adat. Karena itu, upaya mewujudkan kedaulatan pangan harus dimulai dari menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi pangan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur," ujarnya.

Apnel mengingatkan bahwa generasi muda mulai meninggalkan pangan tradisional seperti sukun, keladi, dan petatas, serta menegaskan bahwa setiap upaya pengembangan pangan lokal ke depan harus tetap menghormati hak ulayat dan wilayah adat setempat.

Ia turut menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, termasuk antara masyarakat adat, pemerintah, dan TNI, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air bagi pertanian yang menjadi isu di beberapa daerah Fakfak.

Ia menyebut program TNI Manunggal Air sebagai salah satu bentuk sinergi yang sudah ada dan patut terus diperkuat.

Sementara itu, Praktisi pertanian, Iwan Manggawa menjelaskan selama ini mendampingi sekitar tujuh kelompok tani cabai di Fakfak, menyoroti perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai meninggalkan pangan lokal seiring mudahnya akses produk dari luar daerah, serta rendahnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian.

“ Ketahanan pangan tidak bisa diwujudkan oleh petani saja. Dibutuhkan dukungan pemerintah, akademisi, masyarakat adat, hingga generasi muda agar sektor pertanian tetap berkembang dan mampu menjawab kebutuhan pangan di masa depan," kata dia.

Menurutnya, sejumlah kampung di Fakfak hanya segelintir pemuda yang masih aktif bertani, sehingga diperlukan strategi khusus untuk menarik kembali minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta menanyakan mengenai keseriusan Pupuk Kalimantan Timur (PKT), anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, dalam mendorong ketahanan pangan melalui rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) di Fakfak, termasuk manfaat yang dapat dirasakan baik bagi Fakfak maupun wilayah Papua secara lebih luas.

Menjawab pertanyaan tersebut, aktivis pemuda, Rahman Patur, menilai kehadiran KIP merupakan peluang besar untuk memperkuat ekosistem pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Harapan kami, KIP oleh PKT bukan hanya menjadikan Fakfak sebagai lokasi industri pupuk, tetapi juga menjadi momentum untuk menjadikan Fakfak sebagai sentra pangan Indonesia Timur," ujarnya.

Rahman menekankan bahwa masyarakat perlu menyadari bahwa kehadiran KIP dapat mendorong kemandirian pangan di Fakfak, sekaligus berkontribusi terhadap cita-cita besar tersebut.

Menurutnya, kemudahan akses terhadap pupuk dan penguatan infrastruktur pertanian justru menjadi prasyarat bagi Fakfak untuk mampu memproduksi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan berkontribusi untuk wilayah Indonesia Timur lainnya, sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, sebagaimana disinggung sebelumnya oleh Dessy.

Menggarisbawahi poin yang sebelumnya disampaikan Apnel, Rahman turut menyebut program TNI Manunggal Air yang sudah berjalan di Tomage sebagai langkah positif yang perlu diperluas untuk menjawab persoalan ketersediaan air yang masih dihadapi petani di sejumlah wilayah Fakfak, serta TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang berkontribusi pada penguatan infrastruktur guna mempermudah distribusi hasil pertanian.

Menurut Rahman, dukungan terhadap sektor pertanian juga tampak dari penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pupuk Indonesia yang terus berjalan di Papua Barat.

Ia menyebut bahwa pada 2026, alokasi pupuk bersubsidi di wilayah ini mencapai sekitar 2.000 ton, dengan realisasi penyaluran hingga 23 Juli 2026 yang sudah mencapai sekitar 1.300 ton, atau sekitar 65 persen dari total alokasi, sementara sisa stok yang tersedia sekitar 500 ton, kebanyakan berupa Urea dan NPK.

Menurutnya, sosialisasi dan pengawasan menjadi kunci agar penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran, apalagi saat ini petani harus lebih dulu terdaftar dalam e-RDKK yang dikelola Kementerian Pertanian sebelum bisa menebus pupuk melalui aplikasi i-Pubers menggunakan KTP.

Menutup seminar, para narasumber sepakat bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan Papua membutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, pemerintah, masyarakat adat, petani, pelaku usaha, dan generasi muda, didukung pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, dan penguatan akses terhadap sarana produksi pertanian.

Para narasumber dan peserta menyambut baik seminar ini sebagai langkah awal, bukan hanya untuk membuka diskursus ketahanan pangan di Fakfak yang sarat potensi menjadi sentra pangan Indonesia Timur, tetapi juga untuk melanjutkan diskusi yang lebih intens di luar forum agar menghasilkan langkah konkret.

Apnel Hegemur bahkan mengajak BEM dan mahasiswa lainnya untuk mengadakan diskusi bersama masyarakat adat di luar seminar, sebagai kelanjutan dari tongkat estafet positif yang telah diinisiasi BEM Polinef.