Pegawai Perumda Tirta Pakuan menyatakan kekecewaan dan sangat menyayangkan keputusan Walikota Bogor terkait nama-nama yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan direksi di Perumda Tirta Pakuan Periode 2026-2031.
- Festival Amba Mbembe Angkat Cerita Rakyat, Ratusan Peserta Ikut Meriahkan Lomba
- MRP Sebagai Lembaga Representasi Budaya dengan Fungsi Check and Balances
- Pimpinan Pon-Pes Hidayatullah Apresiasi Kapolres Bangun Masjid di Lingkungan Polres Boven Digoel
Baca Juga
Kekecewaan itu dilayangkan melalui Surat Pernyataan Terbuka Pegawai Perumda Tirta Pakuan sebagai respon terhadap pemberitaan yang tayang di sejumlah media, pada Jumat, 27 Februari 2026 tentang rekomendasi direksi Perumda Tirta Pakuan tersebut.
“Kami selama ini memilih untuk tidak bereaksi terhadap kegaduhan yang terjadi sejak munculnya petisi yang mengatasnamakan mayoritas pegawai, dengan tujuan untuk menjaga kondusifitas perusahaan dan fokus bekerja,” kata salah satu Pegawai Perumda Tirta Pakuan melalui Surat Pernyataan Terbuka, Jumat 27 Februari 2026.
Menurutnya, dari salah satu calon yang direkomendasikan justru melakukan pembiaran terhadap staf dan kelompok pendukungnya melakukan penggalangan petisi, yang memicu terjadinya kekisruhan.
Aktivitas tersebut diwarnai dengan intimidasi kepada pegawai dan tidak adanya transparansi terhadap aspirasi apa yang terdapat dalam petisi tersebut untuk ditandatangani.
Karena itu, pihaknya menyayangkan karena Walikota tidak mencoba untuk mengkonfirmasi kondisi perusahaan yang sebenarnya secara utuh kepada pihak pegawai yang tidak menandatangani petisi tersebut, yang berada di bawah tekanan dan intimidasi.
“Kami sangat menyayangkan bahwa Bapak Walikota Bogor tidak melihat kekisruhan yang terjadi di Perumda Tirta Pakuan secara menyeluruh,” kata dia.
Bahkan setelah pihaknya menyampaikan aspirasi lewat surat yang telah diterima pada hari Kamis, 19 Februari 2026 yang ditandatangai oleh 92 orang pegawai itu seperti tidak dipertimbangkan oleh Walikota Bogor.
Karena itu, kemunculan berita itu telah membuat resah sebagian pegawai Perumda Tirta Pakuan hingga muncul sentimen demotivasi pegawai-pegawai yang berdedikasi, yang dipastikan akan terjadi dan bisa berdampak terhadap kondusifitas pegawai dalam bekerja berdampak langsung pada penurunan kinerja perusahaan.
Ia menambahkan, seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang sejatinya diselenggarakan secara objektif, sudah sepatutnya nilai dari hasil rangkaian seleksi yang diperoleh menjadi dasar bagi Walikota untuk memilih Direksi yang profesional dan ahli dalam bidangnya, serta menyampaikan permohonan rekomendasinya kepada Kemendagri berdasarkan data seleksi tersebut.
“ Apabila Bapak Walikota menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan, melalui pernyataan ini kami juga memohon kepada Bapak Walikota Bogor untuk membuka secara transparan hasil psikotes dan Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK),” katanya.
Pihaknya juga berharap, Walikota Bogor tidak mudah terpengaruh oleh “jaminan kondusif” dari lisan salah satu pihak saja, yang justru dampaknya menimbulkan konflik berkepanjangan di lingkungan Perumda Tirta Pakuan yang saat ini menjadi BUMD Air Minum terbaik di Jawa Barat. 
- Antisipasi Aksi PRP 10 Mei, Kapolresta Jayapura Kota Turunkan 1.000 Personil Gabungan
- Melalui Komsos, Danramil Muting Ajak Warga Untuk Lebih Peduli Terhadap Prokes Covid-19
- Bupati Hengki Resmikan Studio Rekaman Digital Dewan Kesenian Boven Digoel
