Usul Pj Gubernur PBD, Tim Koalisi dan Presidium Pemekaran PBD Tolak Intervensi Elit Politik

Tim Koalisi Deklator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat menolak tegas adanya intervensi elit politik dengan melalukan manuver di Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.


Menurut Yanto Amus Ijie dalam membacakan pernyataan sikap kedua tim pemekaran PBD itu mengatakan Perjuangan ini telah banyak mengorbakan waktu, mengorbankan renaga, mengorbankan pikiran, mengorbakan materi, dan Juga mengorbankan Nyawa manusia, maka kepada pemerintah Pusat Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dengan tegas menolak intervensi elit politik. 

“ Intervensi mantan kepala-kepala daerah di Sorong Raya dan Intersvensi Tim Pemekaran dadakan yang saat ini melakukan manufer di Kementerian Dalam Negeri mengusul calon Penjabat Gubernur Papua Barat Daya,” tegas Yanto Ijie 

Selain itu, Kedua tim mengusulkan Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya dengan ini Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menyatakan sikap akan mengusulkan penjabat Gubernur dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan yakni Undang undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus pasal 12 yang akan diusulkan secara berjenjang kepada Pemerintah.

Demi terciptanya, Lanjut kata Salah satu Tokoh Pemuda ini, untuk kondisi KANTIBMAS yang aman dan Nyaman di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya serta menghindari konflik yang mengabitkkan kerugian sosial, moril dan materil yang tidak bisa terhindarkan. Maka dengan ini, kami Masyarakat yang tergabung dalam Tim Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menyatakan Menolak dengan tegas Penempatan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di luar dari usulan Tim Masyarakat Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam proses persiapan pemerintahan transisi Provinsi Papua Barat Daya kami Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada pemerintah agar melibatkan Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Berkenaan dengan di tetapkannya Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya dengan ini kami  Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menyatakan sikap mendesak Pemerintah Pusat dan Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat segera membentuk Tim Pemerintah dari Kepala Daerah Aktif di Sorong Raya untuk mempersiapkan hal-hal teknis Sampai dengan  Peresmiannya Provinsi Papua Barat Daya.

“ Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dengan Tegas menyatakan menolak keterlibatan Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya atau Tim Kerja Dadakan yang saat ini turut serta ikut mengintervensi Urusan-urusan pemerintah terkait dengan persiapan peresmian Provinsi Papua Barat Daya,” katanya 

Tim Koalisi Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Puan Maharani Ketua DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI Periode 2019-2024 serta Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Penjabat Gubernur Papua Barat yang bekerja sama mengawal dan menyetujui Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Barat Daya.

Tim Koalis Deklarator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Bersama seluruh masyarakat menyatakan sikap siap menyambut dan menerima Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya  yang ditetapkan Oleh DPR RI pada tanggal 17 November 2022 berkedudukan ibu kota di Kota Sorong. 

“ Namun dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, Kami tim Koalis Deklarator  dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan Kepada Pemerintah agar kedepaanya nanti berkenaan mempertimbangkan kedudukan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya bertempat di Distrik Klawak Kabupaten Sorong,” kata Yanto Amus Ijie, saat membacakan pernyataan sikap kedua tim deklator dan presidium Papua Barat Daya

Bahwasanya, Kata Yanto, Perjuangan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bukan merupakan aspirasi para Elit Politik, Para Kepala Daerah Aktif Maupun Mantan Kepala Daerah di Sorong Raya melainkan Perjuangan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya merupakan Aspirasi Murni Masyarakat Akar Rumput dari enam  Wilayah Daerah Bawahan yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat yang diperjuangkan selama 16 Tahun.


Editor :

Berita Sebelumnya

8 Sikap Tim Koalisi Deklator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya

Berita Berikutnya

33 Orang Peserta Wisata Rohani di Lepas oleh Pj. Bupati Mappi.

BERITA LAINNYA

Comment