Ratusan massa aksi Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan Forum Lintas Suku Papua Kota Sorong desak Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri proses pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
- Bertemu Menkopolhukam, Benny Latumahina Minta Provinsi Papua Selatan Segera Direalisasikan
- Keajaiban Ekonomi: Pelaku UMKM Bersyukur atas Festival Sejuta Rawa ke-2
- Wakil Papua, Julia Jeckline Yaroseray , Terpilih Sebagai Putri Pariwisata Indonesia Persahabatan 2023
Baca Juga
Dalam orasinya Ketua Presidium Pemekaran PBD, Yosefat Kambu mengantakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus mempercepat pemekaran satu provinsi lagi di bagian kepala burung,
Menurut Yosafat Kambu, perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini sudah berlangsung selama 13 tahun, namun sampai saat ini perjuangan itu belum juga membuahkan hasil.
“Kami menginginkan agar calon provinsi papua barat daya, bisa segera dimekarkan oleh Presiden Jokowi," kata Yosafat Kambu, saat mengelar aksi di kantor Wali Kota Sorong, Rabu (23/9)
Perjuangan pemekaran calon DOB PBD sudah tiga kali mendapatkan Ampres. Namun hingga ini, Pemerintah Pusat tidak kunjung memekarkan PBD sebagai provinsi baru
"Alasan apa kenapa sampai di wilayah Papua Barat belum juga dimekarkan. Kami kesini untuk meminta kepada bapak wali kota sorong agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi, mau pemekaran atau mau merdeka," kata Yosafat
Sementara itu menurut Anggota Presidium pemekaran PBD Sadrak Sawiyai memberikan perumpamaan bahwa, masyarakat Papua Barat tidak ingin membangun rumah tapi mereka hanya ingin membangun kamar didalam rumah itu.
Walaupun telah di terbitkan Ampres oleh Presiden Megawati, SBY, hingga Jokowi sebanyak tiga kali namun tidak membuahkan hasil. Sadrak Sawiyai mengatakan jangan sampai terjadi pembohongan publik kepada orang Papua.
“ Presiden Jokowi dengar ini, Presiden SBY, Presiden Megawati kamu dua yang kasih keluar Ampres untuk kami papua barat daya. Kalian harus bertanggung jawab dengan janji dan Ampres itu. Kami juga bagian dari Negara Republik Indonesia, jangan sampai kami di Papua Barat di anak tirikan. Kami juga sama dengan Papua," kata Sadrak Sawiyai
Dari kelengkapan administrasi dan persyaratan, menurut Sadrak Sawiyai, DOB PBD telah memenuhi persyaratan.
" Kenapa di papua barat dipersulit, kita hanya minta kepentingan pembangunan melalui pemekaran kok dipersulit? Kami menginginkan adanya perubahan dalam semua aspek kehidupan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan," tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau saat menerima aspirasi massa aksi mengatakan , secara pribadi dan sebagai Wali Kota Sorong, dirinya menerima semua yang menjadi aspirasi masyarakat.
"Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita, kita semua berdoa saja karena semua akan indah pada waktunya. Presiden Jokowi adalah orangtua kita semua, sebagai orangtua pasti dia juga punya kasih sayang untuk anak di negeri ini," kata Wali Kota
Presiden Jokowi, menurut Wali Kota merupakan sosok orangtua yang arif dan bijaksana. Wali Kota juga menginginkan ada pemekaran di Papua Barat.
Aspirasi in, Akan di lanjutkan Wali Kota ke Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan diteruskan ke pemerintah pusat
Wali Kota Sorong yang juga telah ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya ini akan mengunakan kewenangannya untuk memperjuangkan pemekaran DOB PBD.
(Dzul Ahmad)
- Penuh Harapan, Peziarah Katolik dan Protestan Menjelajahi Kekayaan Sejarah Turki
- Jika Ada Anggota Jual Beli Amunisi, Akan di proses Hukum Bahkan Dihentikan
- Babinsa Ramil TMR Boven Digoel Bagikan Masker dan Sosialisasikan PPKM