Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Mereka juga kompak berpegang pada keputusan Munas dan Rapimnas dalam merancang langkah politik jelang Pemilu 2024.
- Begini Mekanisme Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada
- Ketua KPU: Untuk Pemilu Serentak 2024, Opsi Kami Masih Februari
- Fernando Genuni Duga Ada Upaya Melemahkan Majelis Rakyat Papua Barat Daya
Baca Juga
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kesepakatan itu diambil dalam satu pertemuan di Bali, pada akhir pekan lalu.
Terutama soal Pilpres 2024, kata Doli Kurnia, seluruh DPD I menegaskan urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, akan diputuskan dan dimandatkan pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegas Doli dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).
Lanjutnya, DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.
"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Ketua Komisi II DPR ini.
Doli menegaskan seluruh DPD Golkar juga mendorong Airlangga bisa tetap bersama dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024.
"Kami sangat berharap Pak Airlangga bisa bersama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda ke depan, agenda pemerintah dan pemilu bersama dengan Pak Jokowi," demikian Doli. 
- Kampanye di Padang, AHY Ajak Masyarakat Coblos Prabowo
- LSAK: Cara Firli Bahuri Cs Hadirkan Tersangka Sudah Tepat
- Anggota DPR Ini Berani Jamin Pj Kepala Daerah yang Dipilih Pemerintah Netral
