Boven Digoel, Papua Selatan - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Boven Digoel menggelar acara Penyerahan Naskah Akademik Penataan Wilayah Distrik Kombai, Persiapan Pembentukan Distrik Korowai Manulanop oleh Akademisi dari Universitas Musamus (Unmus) Merauke yang dipimpin langsung oleh Rektor Unmus Merauke Dr. Beatus Tambaip, M.A, Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si, (Narasumber) dan Dr. Julianto Kalalo, SH., MH (Narasumber) kepada Pemerintah Daerah yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Rencana Pemekaran Distrik di Boven Digoel, menjadi satu langkah baik untuk dekatkan pelayanan pemerintahan pada masyarakat. Hal itu disampaikan Asisten Satu Sekretariat Daerah Boven Digoel dr. Viviana Maharani saat mewakili Bupati, pada acara penyerahan naskah akademik penataan wilayah Distrik Kombai, persiapan pembentukan Distrik Korowai Manulanop.
Vivi menuturkan, naskah akademik merupakan awal proses pengusulan pemekaran distrik baru. Kajian akademis ini merangkum sejumlah masalah, dan berbagai potensi yang ada di wilayah yang direncanakan pemekaran Distrik Baru.
“Naskah akademik merupakan proses awal pemekaran Distrik baru, ini merupakan dasar hukum untuk wujudkan pemekaran itu. Ini bukan hanya kebahagiaan tapi juga beban yang harus dikerjakan dengan baik,” Ucap dr. Vivi di Hotel Honai Tanah Merah, Kamis (22/2/24).
Pemekaran Distrik harus punyai tujuan untuk tingkatkan pelayanan dan majukan pembangunan daerah. Bukan hanya berfokus pada peningkatan anggaran tanpa punyai efektivitas nyata pada daerah.
Kesempatan tersebut Ia juga menyoroti banyaknya Kepala Distrik yang jarang bertugas di Distrik. Bahkan terkesan Kepala Distrik hadir di tempat tugas hanya saat perayaan hari kemerdekaan.
“Kepala Distrik harusnya juga punya tanggungjawab untuk bertugas, jangan hanya di Kota Kabupaten. Jangan ada di Distrik cuma kalau mau 17 agustus saja,” Tuturnya.
Dirinya tekankan, Kepala Distrik dan tiap pejabat yang ada di Boven Digoel harusnya punyai kesadaran amanah jalan tugasnya. Sebab mereka dipercayakan untuk membangun Distrik perpanjangan tangan pemerintah.
