Bupati Merauke Hadiri Paparan Akhir Kajian Tim Ekspedisi Patriot UGM di Kawasan Transmigrasi Muting

Bupati Merauke, Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada yang telah melaksanakan kajian evaluasi kawasan, pengembangan komoditas strategis, serta desain penanganan konflik di Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke.

Baca Juga

Menurut Bupati, kajian yang dilakukan secara komprehensif dan mendalam tersebut sangat berarti bagi pemerintah daerah, mengingat kondisi geografis dan keterbatasan akses di wilayah Muting.

Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Akhir dan paparan hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot yang digelar secara hybrid pada 2 Desember 2025 di Swiss-Belhotel Merauke. Bupati menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan tim kajian akan menjadi bahan penting dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi, Bondan Djati Utami, S.Si., M.M., turut memberikan sambutan secara daring dan berharap hasil kajian tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi daerah.

Dalam paparannya, Bupati Merauke menyoroti fakta bahwa perkembangan masyarakat tidak selalu berjalan seragam karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Ia mencontohkan potensi sumber daya alam Merauke yang melimpah, seperti hasil perkebunan rambutan, namun belum didukung oleh inovasi pascapanen sehingga produk tidak dapat bertahan lama di pasar. Oleh karena itu, Bupati berharap penelitian ini tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi juga menawarkan solusi inovatif, seperti pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah dan daya simpan lebih panjang. Dengan demikian, produk lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Bupati juga menekankan pentingnya dukungan Merauke sebagai sentra tanaman pangan nasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat lokal. Untuk itu, diperlukan pola pembangunan yang menyesuaikan dengan karakter sosial dan budaya setempat.

Lebih lanjut, Bupati Merauke menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tim kajian, khususnya dalam percepatan sertifikasi tanah, digitalisasi dokumen kepemilikan lahan, serta pembentukan Forum Masyarakat Transmigrasi sebagai ruang dialog lintas kelompok. Menurutnya, penyelesaian konflik lahan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh data yang akurat dan sistem administrasi pertanahan yang tertib. Dengan pendekatan partisipatif, inklusif, serta menghormati hak ulayat masyarakat adat, Kawasan Transmigrasi Muting diharapkan dapat menjadi contoh harmoni sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Sebelum sesi diskusi, paparan hasil kajian disampaikan secara berturut-turut oleh Ketua Tim Evaluasi Kawasan, Ketua Tim Pengembangan Komoditas Unggulan, dan Ketua Tim Penanganan Konflik. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan yang turut memberikan masukan dalam diskusi yang dipandu oleh salah satu anggota tim kajian.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke menyoroti posisi strategis Kawasan Muting sebagai kawasan perbatasan sekaligus tantangan pembangunan infrastruktur akibat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang berdampak pada ketimpangan anggaran. Ia menyampaikan bahwa saat ini dukungan anggaran untuk pengembangan kawasan transmigrasi, khususnya infrastruktur, semakin terbatas.

Sementara itu, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke menyampaikan bahwa pada tahun ini Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan dan pembelian komoditas unggulan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia menekankan pentingnya kemitraan dengan pihak perusahaan, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam penyerapan hasil produksi masyarakat.

Isu masyarakat hukum adat dan kearifan lokal juga menjadi perhatian utama dalam diskusi. Pengembangan kawasan transmigrasi dinilai perlu memperhatikan keberlanjutan budaya dan lingkungan hidup, mengingat pembukaan lahan dalam skala luas berpotensi mengganggu pola hidup masyarakat adat yang bergantung pada aktivitas berburu dan meramu. Oleh karena itu, pemerintah pusat didorong untuk melakukan pendataan komprehensif terkait karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat agar pembangunan tidak menimbulkan kesenjangan kesejahteraan.

Menanggapi isu konflik lahan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke menyampaikan bahwa salah satu sumber konflik di Kawasan Transmigrasi Muting adalah perbedaan peta kawasan antara berbagai instansi. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan serta pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian konflik. Selain itu, konflik tanah restant dan fasilitas umum dinilai dapat diminimalisasi melalui inventarisasi ulang serta rekonstruksi dokumen pertanahan dari tingkat kementerian hingga kampung, mengingat banyaknya arsip yang hilang akibat pergantian pejabat.

FGD ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi lintas disiplin serta dihadiri oleh seluruh anggota Tim Ekspedisi Patriot UGM yang telah melaksanakan kajian selama kurang lebih tiga bulan, sejak akhir Agustus hingga awal Desember 2025.