PRIMA telah menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan untuk seluruhnya gugatan terhadap KPU RI.
- Kunjungi Relawan, Pasangan Romarin di Sambut Para Tokoh Sesepuh Bugis Makassar di Merauke
- Kerahkan Mesin Politik, Hanura Papua Siap Menuju Kemenangan di 2024.
- Besok Giliran Demokrat Bakal Temui Nasdem
Baca Juga
Sebagaiman di sampaikan ketua Umum DPP PRIMA , Agus Jabo Priyono dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOLPAPUA.ID, Jumat (3/3).
"Gugatan terhadap KPU dilayangkan karena terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU yaitu menghilangkan hak PRIMA sebagai peserta pemilu dan hak untuk dipilih, yang mana merupakan hak konstitusi dan hak asasi yang diatur oleh hukum nasional maupun internasional,"ungkap Ketum Priyono
Dikatakannya dalama tahapan verifikasi administrasi PRIMA tidak memenuhi syarat hingga di gugurkan untuk tahap selanjutnya.
"Dalam tahapan verifikasi administrasi, PRIMA dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, sehingga PRIMA tidak dapat mengikuti proses verifikasi. Padahal, keanggotaan PRIMA telah memenuhi syarat," ungkapnya.
Ketum pun membeberkan bahwa banyak langkah yang sudah ditempuh untuk memperjuangkan hak politik partai Prima.
"PRIMA sudah memperjuangkan keadilan melalui gugatan ke pelbagai institusi seperti Bawaslu dan PTUN. Hasilnya, gugatan tersebut tidak diterima karena PTUN merasa tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan PRIMA. Hal ini terjadi akibat KPU yang membatasi hak politik partai PRIMA sehingga PRIMA tidak memiliki legal standing di PTUN." Ungkapnya
Oleh Karena gugatan tidak diterima oleh PTUN, kami selanjutnya menuntut keadilan atas hak politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai warga negara, kami memiliki hak untuk ikut menjadi peserta pemilu dan hak untuk dipilih. PRIMA menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melanggar hukum dan mengebiri hak politik rakyat.
Sejak awal, PRIMA sudah mendesak agar tahapan proses pemilu dihentikan sementara dan KPU harus segera diaudit. Kami menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat banyak masalah.
"Kami berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri tersebut. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini adalah kemenangan rakyat biasa." Pungkasnya. 
- Firli Bahuri Harap JMSI Memainkan Andil Besarnya sebagai Kontrol Sosial
- Permendag 6/2022 Belum Efektif, Minyak Curah di Pasar Tradisional Masih Rp 17 Ribu per Liter
- Raih Indeks Kebebasan Pers Tertinggi di Indonesia, JMSI Beri Gubernur Kepri Penghargaan
