Kepala BPS Boven Digoel: Pencanagan Zona Integritas untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Boven Digoel, Papua Selatan - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boven Digoel menggelar Sosialisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kamis (30/11).


 

Adapun tema pencanangan zona integritas yakni "Memberdayakan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Zona Integritas".

Saat ditemui awak media di sela-sela kegiatan Kepala BPS Boven Digoel Novita Damayanti, SST., M. Ling menyampaikan pencanagan ini adalah salah satu upaya BPS Boven Digoel dalam mencapai akselerasi tujuan dari Reformasi birokrasi

" Jadi pada hari ini kami dari BPS Kabupaten Boven Digoel melaksanakan pencanangan zona integritas. Pencanangan ini adalah salah satu upaya kami BPS Boven Digoel untuk mencapai akselerasi tujuan dari reformasi birokrasi, salah satunya adalah bagaimana menciptakan BPS Boven Digoel yang kapasitasnya dan akuntabilitasnya meningkat khususnya untuk mencipatakan insan statistik BPS yang bebas korupsi dan nepotisme, "terangnya.

Ia juga katakan pencanangan ini guna meningkatkan kualitas layanan publik di BPS Boven Digoel. 

" Ya Pencangan ini bagaimana kami BPS Boven Digoel bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kami khususnya untuk data-data stagtegis yang ada di BPS kabupaten Boven Digoel, "ungkap Novita.

Dijelaskan Kepala BPS syarat menuju pembangunan zona integritas antara lain adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal laporan keuangan, dan nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai minimal C (Cukup Baik).

Novita berharap kepada Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan zona integritas di wilayah Boven Digoel. 

"Harapan kami OPD-OPD dapat bersama-sama dengan BPS Boven Digoel dalam hal berpartipasi, mengawal kami, membantu kami untuk menciptakan pembangunan zona integritas yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), " tuturnya. 

"Harapannya, pemerintah daerah dapat membantu kami karena tahun depan kami ada sensus besar yakni Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) dan Registrasi Sosial Ekonomi Updateng yang berguna sekali untuk memperoleh data terkait kemiskinan yang ada di kabupaten Boven Digoel khususnya dan Provinsi Papua Selatan pada umumnya, " pungkasnya.