Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaize menekankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dalam penerimaan Pegawai Negari Sipil ( PNS), Orang Asli Papua (OAP) harus mendapat porsi 80%.
- Pastikan Ibadah Jumat Agung Berjalan Hikmat dan Aman, Kodim Boven Digoel Lakukan Pengamanan
- Polri Tetap Dukung Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor di Kota Jayapura
- Satgas Covid-19 Kota Jayapura Kembali Lakukan Operasi Yustisia Meningkatnya Covid-19 Kota Jayapura
Baca Juga
Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari keinginan dan aspirasi masyarakat Papua yang mesti diseriusi.
"Saya sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, sesuai keinginan orang Papua dan sesuai dengan Otonomi Khusus, kami mengharapkan untuk kuota PNS harus 80% adalah anak asli putra-putri Papua, terkhusus di kabupaten Marauke," tutur Simon kepada Reporter RMOL Papua, Senin (3/8).
"Jadi kami sebagai pemuda inginkan dalam proses pengumuman hasil seleksi CPNS yang akan diumumkan dalam waktu beberapa pekan kedepan, OAP di Kabupaten Merauke ini harus mendapat kuota 80%," tegasnya.
"Mendagri harus pikirkan aspirasi ini, karena ini adalah keinginan masyarakat dan generasi Papua agar mereka lebih mengabdi kepada bangsa dan negara. Sedangkan untuk 20%nya silahkan diatur untuk saudara-saudari non Papua," jelas Simon.
Kata Simon, Pemerintah mesti jeli melihat situasi dan kondisi Papua hari ini. Terjadi gejolak sosial dibeberapa tempat.
Dia berharap, hal ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Merauke sehingga perlu ada perhatian dari Pemerintah.
Selain itu, kata dia masih banyak putra-putri Papua yang menjadi tenaga honorer sudah 5 sampai 10 tahun bahkan 20 tahun namun belum diangkat menjadi PNS.
"Pemerintah harus mengakomodir permintaan dan keinginan masyarakat asli Papua karena apa bila kuota 80% ini diakomudir maka sudah menjawab keinginan masyarakat Papua dan akan meredahkan gejolak sosial yang akan terjadi.
"Karena dibebrapa daerah lain sudah terjadi kasus pembakaran kantor BKD dan pengrusakan fasilitas Pemerintah dan bahkan mencaci maki Pemerintah.
"Hal ini yang kami tidak inginkan terjadi di Kabupaten Merauke, agar pas waktu pengumuman hasil seleksi CPNS yang akan di umumkan dapat berjalan dengan lancar", demikian Ketua DPD KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaize.
- Bawaslu Papua Selatan Desak KPU Merauke Agar Lakukan Klarifikasi Terkait Hilangnya 612 Surat Suara
- KPU Papua Selatan Mendorong Identifikasi Bakal Calon Pilkada 2024 di Boven Digoel
- Masyarakat Maam Diajak untuk Menjaga Harmoni dan Kemajuan
