Peranan penting media massa berbasis digital dalam proses demokrasi, khususnya menjelang Pemilu 2024 perlu ditopang dengan produk yang sesuai kaidah jurnalistik.
- Pelaku Pencari Senjata Api Untuk KKB Nduga Berhasil Diamankan Polisi di Intan Jaya
- Steering Committee, Ini Tahapan H-2 Menuju MUSDA XV KNPI Provinsi Papua
- Halal Bihalal JMSI akan Bongkar Konstelasi Politik Terkini
Baca Juga
Karya pers yang profesional sangat dibutuhkan masyarakat sehingga kontestasi politik menghasilkan figur-figur yang memiliki kemampuan memadai, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Demikian antara lain dipaparkan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa dalam dialog di RRI, Jumat sore (27/10).
Teguh menambahkan, arti penting media massa berbasis internet ditopang oleh perkembangan platform digital yang telah menjadi arus utama (mainstream platform) di tengah masyarakat.
“Sekarang kita melihat platform digital ini adalah platform arus utama di mana publik mendapatkan informasi, juga bertukar pikiran dan gagasan mengenai hampir semua hal. Khususnya mengenai figur-figur baik yang mengikuti pemilihan di lembaga legislatif maupun yang ikut pemilihan presiden,” ujar Teguh.
Pada platform digital, ada dua entitas yang tumbuh bersama dan beriringan. Pertama, media massa berbasis internet yang bekerja berdasarkan hukum dan aturan pers serta tunduk pada UU Pers 40/1999, dan kedua adalah media sosial yang digunakan anggota masyarakat secara personal untuk menginformasikan juga untuk menyampaikan pandangan.
“Adapun akun media sosial yang dikelola oleh perusahaan media massa oleh Dewan Pers dinyatakan sebagai bagian dari produk pers,” urai Teguh.
Teguh juga mengatakan bahwa pihaknya selalu mengingatkan perusahaan pers yang menjadi anggota JMSI agar tetap tunduk pada kaidah jurnalistik dalam berkarya.
“Kita selalu ingatkan agar informasi yang dihasilkan (anggota JMSI) berorientasi pada nilai-nilai yang produktif, positif, dan konstruktif bagi kehidupan bernegara. Wabil khusus dalam menghadapi kontestasi politik,” kata dia lagi.
Saat disinggung soal gesekan di tengah publik sebagai ekses dari kompetisi politik, Teguh optimistik masyarakat luas sudah lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan politik.
Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membandingkan, kontestasi politik beberapa tahun belakangan ini diwarnai ketegangan dan perpecahan di tengah masyarakat.
Mulai dari Pilkada DKI Jakarta 2012, Pemilu dan Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, Pilkada serentak 2018, sampai Pemilu dan Pilpres 2019.
“Kalau saya lihat kembali rekaman dari tahun-tahun itu, saya cukup optimistik bahwa isu-isu tradisional yang dikembangkan dalam pemilihan-pemilihan lalu sudah terjawab. Isu tradisional yang saya maksudkan adalah terkait SARA. Misalnya 2019 ada dikotomi cebong dan kampret. Ruang publik kita sangat terpengaruhi oleh wacana itu,” lanjut mantan anggota Dewan Kehormatan PWI ini.
Saat ini, publik disuguhkan pada tiga kandidat pasangan capres-cawapres. Menurut mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini, ketiga pasangan tersebut memiliki unsur cebong dan unsur kampret.
“Ini bagus, dalam arti publik bisa melihat bahwa kontestasi politik seharusnya memang dijauhkan dari isu primordial,” tegasnya.
Di luar dari isu primordial yang memecah-belah, Teguh menilai penting bagi calon presiden dan wakil presiden untuk lebih berbicara soal kondisi dan tantangan bangsa Indonesia hari ini dan ke depan.
"Track record dan rekam karya kandidat penting dikenali publik. Juga penting untuk mengenali tantangan yang sedang dihadapi bangsa ini, baik domestik, regional, dan global. Dari situ, publik bisa menilai model kepemimpinan seperti apa yang dapat membawa bangsa ini mengaruhi lautan tantangan itu,” tutup Teguh. 
- Kampanye di Padang, AHY Ajak Masyarakat Coblos Prabowo
- Pasundan Papua, Nobatkan Kenius Kogoya Sebagai Warga Kehormatan, Bersyukur Dapat Dipersatukan Sesama Anak Bangsa
- Resmi, Partai Hanura Usung Jack Komboy Maju Calon Walikota Jayapura
