Protes pelarangan jilbab yang diberlakukan Kementerian Pendidikan India terus meluas. Reaksi keras pun terus bermunculan dari dunia internasional, termasuk Indonesia.
- MRP Tegaskan Hasil Pleno Terkait Keaslian Orang Papua Sesuai Dengan UU Otsus
- Paulus Waterpauw Dizolimi Partai Golkar Tokoh Adat Papua Buka Suara
- Ciptakan Pemilu 2024 Yang Damai Dengan Tidak Melakukan Kampanye Hitam
Baca Juga
"Kami mengutuk keras atas tindakan negara bagian di India sana yang melarang wanita muslimah berpakaian sesuai dengan keyakinan agamanya," tegas Ketua GNPF Ulama Binjai, Ustaz Sani Abdul Fatah, kepada Kantor Berita RMOLSumut, Senin (14/2).
Menurut Sani, sikap yang dikeluarkan Pemerintah India itu akan memancing reaksi dan sentimen agama di dunia internasional. Mengingat, selama ini, hubungan mesra di komunitas-komunitas warga keturunan Hindu India dan warga muslim sudah terjalin.
"Ini provokasi! Kami sampaikan kepada si presiden India itu, si Narendra Modi, bahwa warga negara Hindu India juga ada bertempat tinggal di negara-negara lain khususnya juga di Indonesia ini," kata Sani.
Sani berpendapat, tindakan pelarangan itu akan merusak upaya perdamaian dunia, di mana eskalasi kekerasan yang melibatkan dunia Islam di komunitas internasional beberapa tahun ini semakin menajam.
"Tindakan biadab mereka itu akan memicu konflik besar antaragama. Kebayang enggak kalau hal yang sama juga dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dengan melarang nilai-nilai yang hidup di masyarakat keturunan India Hindu?" lanjut Sani.
Untuk itu, Sani mendesak agar Pemerintah India segera menghentikan kebijakan pelarangan menggunakan jilbab di lingkungan sekolah.
"Dunia sedang menunggu niat baik Pemerintah India untuk menghentikan potensi kerusuhan semakin luas," demikian Sani. 
- Persatuan dan Kesatuan Pemuda Jadi Pondasi dalam Menjaga Keutuhan Bangsa
- Korwil III PP GMKI Antisipasi Penyebaran Hoax Jelang Pemilu 2024
- KPUD Boven Digoel: Parpol Harus Pastikan Konstituennya Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pilkada 2024
