Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Filep Wamafma berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat memberdayakan para perwira Orang Asli Papua (OAP) di tataran Nasional.
- Siap Lantik, Komisi II DPR Resmi Tetapkan Tujuh Nama Komisioner KPU Periode 2022-2027
- Pasundan Papua, Nobatkan Kenius Kogoya Sebagai Warga Kehormatan, Bersyukur Dapat Dipersatukan Sesama Anak Bangsa
- Pemasangan Patung Jokowi di Mandalika Menuai Penolakan dari Kalangan Ponpes
Baca Juga
Filep Wamafma menilai hal tersebut penting dilakukan, mengingat rasio Orang Asli Papua dalam institusi Polri sangatlah terbatas, khususnya jabatan strategi seperti Kapolres, Kapolda, bahkan di Mabes Polri.
Apabila dibandingkan kebijakan pengkaderan di institusi TNI dalam penempatan jabatan strategi misalnya almarhum Herman Asaribab yang dipromosikan sebagai Wakasad TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.
"Kebijakan penempatan jabatan di TNI bagi putra-putri asli Papua juga dapat dilakukan di unsur Polri untuk memberdayakan Orang Asli Papua. Sehingga, putra putri asli Papua yang mengabdikan dirinya di intitusi Polri dapat diberikan amanah yang lebih besar, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga diluar Papua," harap Filep Wamafma di kutip dari kantor berita politik Rmol.ID
Dengan begitu, kata dia, inilah yang disebut keadilan dan afirmasi Orang Asli Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU Otsus.
"Bila mau jujur, ruang dialog justru lebih terbuka bila Orang Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di NKRI. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya permintaan Orang Papua agar putra-putri Papua diperhatikan dalam jabatan strategis di NKRI, adalah bagian tuntutan akan keadilan," demikian Filep Wamafma.
- Kembali Terpilih Pada Musda XV KNPI Papua, Ini Pesan AGW
- Diperiksa Puspomad 12 Jam, Pelapor Jenderal Dudung Jawab 40 Pertanyaan dan Serahkan Bukti Pendukung
- Menteri era SBY: Sri Lanka Hancur Gara-gara Utang 729 T, Jangan Lagi Bercanda Soal “Simpanan Masih 11 Ribu T”
